TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM HAL TERBITNYA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH TUMPANG TINDIH

Priska Dian Sutanto, 031142069 (2014) TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM HAL TERBITNYA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH TUMPANG TINDIH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2014-sutantopri-32532-6.abstr-k.pdf

Download (110kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2014-sutantopri-32532-full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (881kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pendaftaran tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum pemegang hak atas tanah, sehingga apabila kemudian hari terjadi sengketa tanah, pemegang hak atas tanah dapat membuktikan bahwa dirinya yang berhak atas tanah tersebut. Dalam pelaksanaannya, pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan bantuan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pembantu pelaksana pendaftaran tanah dengan menyediakan alat-alat bukti yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan tanah tertentu. Sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk membuat dan mengesahkan perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah, PPAT diharapkan dapat menjamin ketepatan, kepastian, dan kebenaran informasi yang tertuang dalam akta tanah yang dibuatnya karena pada akhirnya akta tersebut menentukan proses pendaftaran tanah dan hasil akhir dari pendaftaran tanah yaitu sertipikat tanah. Pada prakteknya, sering kali terjadi penyimpangan dalam pembuatan sertipikat tanah sehingga menimbulkan sengketa tanah, salah satunya sertipikat tumpang tindih. Penyimpangan dalam proses pendaftaran tanah dapat dilakukan berbagai pihak, salah satunya PPAT. PPAT yang tidak melakukan proses pendaftaran tanah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PMNA/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga kelak menimbulkan sengketa, maka PPAT dapat dikenakan sanksi baik administrasi maupun pidana karena merugikan pihak lain.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK. 53/14 Sut t
Uncontrolled Keywords: Land Deed Official Responsibility; Overlapping Certificates
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K115-130 The legal profession
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K623-968 Civil law > K720-792 Property
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
Priska Dian Sutanto, 031142069UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorAGUS SEKARMADJI, Dr., S.H., M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Last Modified: 25 Aug 2016 07:34
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38758
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item