ASAS PROFESIONALITAS HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH

DIAH ANGGRAENI, 031224153034 (2014) ASAS PROFESIONALITAS HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2014-anggraenid-32878-5.abstr-i.pdf

Download (40kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2014-anggraenid-32878-full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (479kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Perkembangan ekonomi syariah dalam 15 tahun terakhir tidak terlepas dari krisis moneter yang melanda Indonesia. Ditutupnya ratusan bank konvensional karena tidak mampu memenuhi kewajibannya, akibat melemahnya nilai tukar rupiah, membuat tingkat kepercayaan masyarakat menurun drastis. Bank Muamalat berdiri kokoh melewati badai krisis yang sempat menghantam sektor perbankan. Digunakannya prinsip syariah dalam pengelolaannya, memberikan alternatif kepada masyarakat adanya sistim ekonomi Islam, disamping sistim ekonomi lainnya. Kemudian timbul keinginan masyarakat muslim Indonesia untuk menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan perekonomiannya, sehingga kemudian muncullah bisnis syariah seperti hotel syariah, makanan bersertifikat halal, dan MLM Syariah penjualan berjenjang jasa perjalanan umroh. Menghadapi munculnya praktek-praktek bisnis yang menggunakan prinsip syariah, memberikan kewenangan kepada peradilan agama berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam perjalanannya, kewenangan tersebut sempat tersendat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa berdasarkan isi akad menunjuk peradilan umum sebagai lembaga yang berwenang. Dualisme dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, membuat Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan yang mengembalikan kewenangan sengketa perbankan syariah kepada pengadilan agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikannya. Oleh karenanya, Hakim peradilan agama diharapkan mampu secara profesional menyelesaikan perkara bisnis syariah demi tegaknya wibawa peradilan dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Profesionalitas seorang hakim yang dijabarkan dalam kode etik profesi, harus senantiasa ditegakkan dengan penjatuhan sanksi yang tegas dan obyektif atas pelanggaran unprofessional conduct, yang pada akhirnya sebagai suatu profesi, menempatkan profesi hakim sebagai profesi yang luhur.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH. 38-14 Ang a
Uncontrolled Keywords: professionalism, judge, dispute settlement on shariah business transaction
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BJ Ethics > BJ1725 Ethics of Social Groups, Classes, etc., Professional Ethics
B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc > BP1-253 Islam
H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG1501-3550 Banking > HG1811-2351 Special classes of banks and financial institutions
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K115-130 The legal profession
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsEmail
DIAH ANGGRAENI, 031224153034UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorABDUL SHOMAD, Prof. Dr. Drs., S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Last Modified: 24 Aug 2016 11:14
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38764
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item