DODI JAYA WARDANA, 031224153060 (2014) KARAKTERISTIK DEMOKRASI DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2014-wardanadod-32879-9.abstr-k.pdf Download (207kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2014-wardanadod-32879-full text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah karakteristik demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini adalah: (1). Instrumen (alat) demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu dapat diwujudkan/berupa adanya keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat dan mekanisme keberatan; (2). Untuk mengukur/menilai bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah memenuhi kriteria instrumen demokrasi, tesis ini mengkaji proses pembentukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura, Secara umum instrumen (alat) demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi namun masih dalam skala yang terbatas, berupa keterbukaan (informasi), partisipasi masyarakat, dan mekanisme keberatan; (3) Sebagian besar diantara instrumen (alat) demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut yang paling banyak mendominasi (terpenuhi) adalah partisipasi masyarakat; (4) Meski partisipasi masyarakat telah dilaksanakan dan diakomodasi, tetapi sebenaranya keterlibatan atau partisipasi masyarakat tersebut masih lebih bersifat prosedural dan artifisial, belum menyentuh pada aspek yang bersifat fundamental dan substansial; (5) Dalam kedua proses pembentukan undang-undang tersebut, para pelaku partisipasi lebih didominasi oleh kelompok tertentu yang lebih menggunakan pendekatan mobilisasi kekuatan dan pengaruh daripada bentuk kesadaran individu. Jika digunakan teori partisipasi model Afrika selatan, maka partisipasi yang terjadi di Indonesia lebih kepada model yang disebut A Realism Model of Public Participation. Menurut model ini, para pelaku partisipasi cenderung dilakukan dan didominasi oleh kelompok-kelompok kepentingan dan organisasi-organisasi tertentu yang diorganisir. Di sini terdapat kecenderungan untuk memahami “public” dalam konteks yang terbatas dengan alasan bahwa tidak mungkin publik secara keseluruhan dapat terlibat dalam proses pembentukan Undang-Undang secara langsung. Terutama dalam konteks pembentukan Undang-Undang Hortikultura, tampak jelas betapa partisipasi yaitu hanya dilakukan oleh kelompok-kelokmpok kepentingan dan organsiasi-organisasi yang diorganisir.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TH. 39-14 War k
Uncontrolled Keywords:	Characteristics, Democracy, and legislation making process
Subjects:	H Social Sciences > HS Societies secret benevolent etc > HS1-3371 Societies: secret, benevolent, etc. > HS1501-2460.7 Other societies. By classes > HS2301-2460.7 Political and "patriotic" societies K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM DODI JAYA WARDANA, 031224153060 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Radian Salman, S.H., LL.M UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Duwi Prebriyuwati
Date Deposited:	2015
Last Modified:	25 Aug 2016 05:01
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38765
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item