PENGADAAN TANAH UNTUK EKSPLORASI PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

KRISTIAN SAMUEL TEMAR, 031224153068 (2014) PENGADAAN TANAH UNTUK EKSPLORASI PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2014-temarkrist-32922-7.abstr-k.pdf

Download (263kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2014-temarkrist-32922-FULL TEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah konsep mengenai pengadaan tanah untuk eksplorasi pertambangan minyak dan gas bumi yang dikualifikasikan untuk kepentingan umum dan bentuk ganti kerugian yang ditimbulkan dalam pengadaan tanah ini. Hasil dari penelitian ini adalah : ( 1 ). Bahwa pengadaan tanah untuk eksplorasi pertambangan minyak dan gas bumi dapat dikualifikasikan sebagai kepentingan umum sebagaimana tertera pada pasal 10 huruf e Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Akan tetapi pengadaan tanah itu pada prakteknya tidak semua dapat dinyatakan sebagai kepentingan umum jika kita tinjau dari sudut subjek dan objek dari pengadaan tanah tersebut. ( 2 ). Bahwa bentuk ganti kerugian yang ditimbulkan dalam pengadaan tanah untuk eksplorasi pertambangan minyak dan gas bumi ini adalah tetap mengacu dan berpedoman pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyebut pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk : ( a ), Uang, ( b ). Tanah pengganti, ( c ). Pemukiman kembali, ( d ). Kepemilikan saham, ( e ). Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah harus memisahkan atau membedakan secara lebih tegas dan lebih rinci lagi mengenai pengadaan tanah yang dapat dikatakan sebagai kepentingan umum dan yang tidak dikatakan sebagai kepentingan umum, seringnya terjadi ketumpangtindihan dan permasalahan dalam setiap pengadaan tanah demi kepentingan umum tersebut dan Mengenai ganti rugi atas tanah tidak boleh menimbulkan multitafsir, melainkan mengandung keterbukaan sehingga dapat dilaksanakan secara konsisten, terutama mengenai kerugian yang bersifat nonfisik. Hal ini guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi bekas pemegang hak atas tanah, maupun bagi pemerintah sendiri.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH. 43-14 Tem p
Uncontrolled Keywords: Land Acquisition, Exploration of Oil and Gas, Public Interest and Indemnity Form.
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law
T Technology > TN Mining engineering. Metallurgy > TN260 Mining engineering
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
KRISTIAN SAMUEL TEMAR, 031224153068UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorEman Ramelan, Prof., DR., S.H., M.SUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Last Modified: 24 Aug 2016 09:55
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38778
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item