KEWENANGAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

YOSVITA PRASETYANINGTYAS, 031214253135 (2014) KEWENANGAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2014-prasetyani-32937-4.abstr-k.pdf

Download (42kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2014-prasetyani-32937-full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (260kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Tesis ini berjudul Kewenangan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tesis ini menggunakan tipe theoretical research dengan menggunakan 3 pendekatan masalah. Pendekatan masalah tersebut antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Tesis ini membahas tentang perolehan negara melalui keuangan negara dilakukan melalui berbagai macam cara. Pendapatan negara yang paling besar yakni melalui sektor pajak. Pajak merupakan sektor yang sangat dominan dalam perekonomian suatu negara. Karena pajak merupakan sektor pemasukan yang sangat tinggi. Apabila negara berhasil memanfaatkan sektor pajak ini maka warga negaranya akan sejahtera. Jadi, sejahtera atau tidak suatu negara bisa diukur dari bagaimana negara dapat memanfaatkan pajak untuk memberikan fasilitas kepada warga negaranya. Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-undang yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan Undang-undang. Dana Perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil bersumber dari pajak yang salah satunya berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah dan dikeluarkannya Undang-undang Pajak dan Retribusi daerah, maka sumber pendapatan negara melalui pajak bumi bangunan akan dibagi dengan daerah.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK. 59-14 Pra k
Uncontrolled Keywords: Lembaga Pelayanan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah, Kewenangan
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ4113-4601 Property tax
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7585-7595 Social legislation
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
YOSVITA PRASETYANINGTYAS, 031214253135UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSarwirini, Dr., S.H., MSUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Last Modified: 23 Aug 2016 10:37
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38785
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item