PENERAPAN SANKSI DAFTAR HITAM (BLACKLIST) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

NABBILAH AMIR, 031224153014 (2014) PENERAPAN SANKSI DAFTAR HITAM (BLACKLIST) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2014-amirnabbil-33233-8.abstr-k.pdf

Download (108kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2014-amirnabbil-33233-full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara, negara mempunyai tugas untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara demi meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Untuk melaksanakan tugas utama ini salah satunya pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk dimanfaatkan oleh rakyatnya dalam berbagai bentuk baik berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Pemerintah tidak dapat selalu menyediakan sendiri keseluruhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh rakyatnya, untuk itu pemerintah berupaya untuk melaksanakan pembangunan melalui kegiatan pembelanjaan dengan menggunakan pihak ketiga yakni penyedia/rekanan pengadaan barang dan jasa sebagai pelaksananya. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 serta perubahan keduanya yakni Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012. Karena pengadaan barang dan jasa ini merupakan pembelanjaan negara yang menggunakan keuangan negara (APBN/APBD) maka pemerintah dituntut untuk teliti serta transparan guna mendapatkan hasil yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari kegiatan pengadaan tersebut. Penerapan sanksi-sanksi kepada penyedia/rekanan didalam proses pengadaan barang dan jasa salah satunya sanksi daftar hitam (blacklist) sebagaimana yang tercantum didalam Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Nomor 7 tahun 2011. Sanksi-sanksi tersebut ditujukan sebagai alat bagi pemerintah guna mendapatkan rekanan/penyedia barang dan jasa yang memiliki integritas yang tinggi serta mampu membantu pemerintah dalam mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas bagi masyarakat. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak luput dari pejabat yang bertanggung gugat terhadap proses pengadaan barang dan jasa yakni Pengguna Anggaran sebagai pejabat yang memiliki kekuasaan didalam menggunakan anggaran pengadaan Pengguna Anggaran diharapkan mampu untuk menjalankan seluruh proses pengadaan dengan baik, benar dan transparan. Akan tetapi hal ini belum di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012. Sehingga diperlukannya analisis terhadap hal tersebut.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH. 52-14 Ami p
Uncontrolled Keywords: National Procurement, Procurement Sanction, Blacklist, Accountability
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3150 Public law
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3476-3560 Public property. Public restraint on private property
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Hukum
Creators:
CreatorsEmail
NABBILAH AMIR, 031224153014UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorY. Sogar Simamora, Prof., Dr., S.H., M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Last Modified: 24 Aug 2016 08:15
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38822
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item