PUTUSAN UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PEMBENTUK ATURAN BARU BERKAITAN DENGAN KETENTUAN DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012

RICKY. F. MALISNGORAR, 031224153084 (2014) PUTUSAN UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PEMBENTUK ATURAN BARU BERKAITAN DENGAN KETENTUAN DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2014-malisngora-33234-7.abstr-k.pdf

Download (205kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2014-malisngora-33234-full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (833kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan khusus oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang merupakan judicial control dalam kerangka sistem “cheks and balances” diantara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan. Dengan adanya kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar pijak bagi Mahkamah Konstitusi dalam merubah frasa pada ayat ataupun menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat suatu pasal dalam undang-undang, termasuk didalamnya merubah berbagai ketentuan pemidanaan didalam undang-undang. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis isu hukum mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi membentuk aturan baru berkaitan dengan pemidanaan dan implikasi putusan uji materi Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa, Pembentukan aturan baru oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pemidanaan bukan terletak pada ketentuan sanksi didalam pemidanaan, akan tetapi pada perumusan norma yang ada pada pemidanaan tersebut. Bahwa hasil dari perubahan aturan pemidanaan ditetapkan dalam suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Final in Binding) dan mengikat bagi semua orang bukan hanya bagi pemohon (Erga Omnes). Selain itu terkait dengan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi didalam ketentuan diversi, maka dapat disimpulkan bahwa, dengan adanya penghapusan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bagi pejabat khusus dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum menjadi tidak dapat dipidana apabila tidak melaksanakan ketentuan diversi dalam setiap proses peradilan pidana, maka hal ini ditakutkan dapat saja terjadi aparatur penegak hukum tersebut tidak melaksanakan ketentuan diversi pada praktiknya.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH. 53-14 Mal p (full text tidak lengkap)
Uncontrolled Keywords: The authority of the Constitutional Court, Punishment and Diversion Requirements Change
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3289-3367 Organs of government > K3367 The judiciary
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7585-7595 Social legislation
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsEmail
RICKY. F. MALISNGORAR, 031224153084UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorDidik Endro Purwoleksono, Prof., Dr., S.H., M.HUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Last Modified: 24 Aug 2016 08:16
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38823
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item