TANGGUNG GUGAT DALAM PERNERBITAN SURETY BOND PADA KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

INDRARIAN POLII, 031214153031 (2014) TANGGUNG GUGAT DALAM PERNERBITAN SURETY BOND PADA KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2014-poliiindra-33676-3.abstr-i.pdf

Download (144kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2014-poliiindra-33676-1.fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (517kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Salah satu perbedaan pokok pengaturan penggunaan Surety bond berdasarkan Perpres 54/2010 adalah mengharuskan adanya ketentuan/klausul pencairan jaminan tanpa syarat (UnConditional) dalam kurun waktu paling lambat 14 hari kerja setelah pernyataan wanprestasi dari Unit Layanan Pengadaan (ULP)diterima, serta adanya ULP mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jamnian kepada penerbit jaminan, baik pada jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka ataupun jaminan pemeliharaan. Syarat Conditional nampaknya hanya didasarkan pada adanya prinsip “hanya mengganti kerugian yang nyata” sebagai prinsip Asuransi. Tesis ini memfokuskan pada permasalahan hubungan hukum dalam penerbitan Surety bond pada Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan tanggung gugat para pihak dalam Penerbitan Surety bond pada Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hasil yang didapat dalam pembahasan ini adalah Pada kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk pembangunan proyek hubungan hukum dalam penerbitan Surety bond pada kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dibuat antara pengguna jasa/pemilik proyek (Obligee), kontraktor (prinsipal) dan penjamin (Surety). Penyedia barang/jasa (kontraktor) menyerahkan jaminan kepada pengguna barang/jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan/kontrak pengadaan barang/jasa. Jaminan pada pengadaan barang/jasa harus dapat dicairkan tanpa syarat (unConditional) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/ULP diterima oleh Penerbit Jaminan. Surety bond tanggung gugat penjamin tidak lebih dari jumlah pertanggungan, jadi tidak sebesar kerugian yang diderita oleh pemilik proyek atau Obligee. Pada pertanggungan atau asuransi, pihak penanggung yang telah memenuhi kewajibannya akan memperoleh hak subrogasi terhadap pihak ketiga. Tetapi harus disadari bahwa pada pihak ketiga tidak ada suatu ikatan langsung yang mewajibkan dia bertanggung jawab kepada perusahaan asuransi ataupenanggung berdasarkan hak subrogasi itu.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH 63/14 Pol t
Uncontrolled Keywords: Surety bond , procurement of goods/services, the Government
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7200-7218 Property
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB810-962.8 Obligations. Contracts and transactions
Divisions: 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
INDRARIAN POLII, 031214153031UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorY. Sogar Simamora, Prof., Dr., S.H., M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Last Modified: 04 Aug 2016 08:31
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38880
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item