ADELIA SAVITRI, 041042038 (2014) ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PENERAPAN PPH PASAL 25 BAGI WP ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU PEDAGANG ECERAN BERDASARKAN AZAS KEADILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2014-savitriade-33872-6.abstr-i.pdf Download (599kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2014-savitriade-33872-full text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Azas keadilan dalam perpajakan merupakan azas yang fundamental, sensistif, serta berpotensi memberikan dampak secara langsung, baik positif maupun negatif terhadap penerimaan suatu negara, dan keadilan bagi semuanya menumbuhkan kesetiaan luar biasa warga negara terhadap bangsanya. Dalam upayanya untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan ekstensifikasi Wajib Pajak, salah satu usaha ekstensifikasi tersebut adalah pembuatan kebijakan penghitungan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan kebijakan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Pedagang Eceran di wilayah KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan jika dipandang berdasarkan azas keadilan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian dokumen dengan mempelajari data-data yang diperoleh dari KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan, penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara secara langsung terhadap Wajib Pajak, Fiskus, dan Konsultan Pajak,dan metode terakhir adalah dengan melakukan penelitian literatur. Lokasi penelitian dalam Tesis ini dilakukan di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan penerapan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu mencakup seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha baik di bidang penjualan barang (secara grosir maupun eceran) maupun melakukan kegiatan usaha penyerahan jasa yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha. Tingkat ketaatan dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan masih rendah, yang disebabkan karena perasaan tidak adil yang dirasakan oleh para Wajib Pajak yang masuk ke dalam Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, serta kurangnya informasi dan sosialisasi terhadap kebijakan pelaksanaan dan penerapan PPh Pasal 25. Angsuran PPh Pasal 25 yang harus disetorkan setiap bulan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di rasa terlalu berat dan tidak adil karena akan terjadi hasil kurang bayar ataupun lebih bayar yang besar di akhir perhitungan.

Actions (login required)

View Item