FUNGSI IZIN PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI JUALBELI TANAH PERTANIAN (Studi Kasus Jual Beli Tanah Pertanian Di Kabupaten Jember)

FIRDAUS AGUS DWI LESTARI, 031214253139 (2014) FUNGSI IZIN PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI JUALBELI TANAH PERTANIAN (Studi Kasus Jual Beli Tanah Pertanian Di Kabupaten Jember). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2014-lestarifir-33911-5.abstr-i.pdf

Download (578kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2014-lestarifir-33911-1.full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (881kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Berdasarkan pasal 98 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa : 1. Untuk membuat akta pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan mendaftarnya tidak diperlukan izin pemindahan hak, kecuali dalam hal sebagai berikut: a. pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun yang di dalam sertipikatnya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindah tangankan apabila telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang; b. pemindahan atau pembebanan hak pakai atas tanah negara. 2. Dalam hal izin pemindahan hak diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka izin tersebut harus sudah diperoleh sebelum akta pemindahan atau pembebanan hak yang bersangkutan dibuat. Dalam pasal tersebut jelas bahwa setiap pembuatan akta pemindahan dan pembebanan hak tidak dibutuhkan suatu izin kecuali yang didalam sertipikatnya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindah tangankan apabila telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan, karena didalam sertipikat dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa tanah tersebut hanya boleh dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya setelah diperoleh izin dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, maka atas dasar pasal tersebut diatas Kepala kantor pertanahan kabupaten jember mengeluarkan Izin peralihan hak atas tanah pertanian hal ini dimaksudkan untuk mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang Nomor 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2. TMK. 76-14 Les f
Uncontrolled Keywords: Izin Peralihan Hak atas tanah
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
H Social Sciences > HF Commerce > HF5437-5444 Purchasing. Selling. Sales personnel. Sales executives
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7340-7512 Commercial law > K7350-7444 Commercial contracts
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
FIRDAUS AGUS DWI LESTARI, 031214253139UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorSri Hajati, Prof., Dr., S.H., M.S.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Last Modified: 11 Aug 2016 01:32
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38958
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item