KEWENANGAN NOTARIS MEMBUAT RISALAH LELANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014

WIDYANANDA ALTRIARA MAHARANI, 031214253121 (2014) KEWENANGAN NOTARIS MEMBUAT RISALAH LELANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2014-maharaniwi-33977-5.abstr-k.pdf

Download (618kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2014-maharaniwi-33977-full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan notaris rangkap jabatan sebagai pejabat lelang dan kewenangan notaris dalam pembuatan risalah lelang ditinjau dari Pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Jabatan Notaris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan atau statute approach dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil yang di dapat menerangkan bahwa Pejabat lelang Kelas II salah satu di antaranya adalah notaris, yang mempunyai wewenang membuat akta otentik, kecuali akta otentik tersebut merupakan kewenangan pejabat lain sebagaimana pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris. Risalah lelang tidak hanya diterbitkan oleh Pejabat Lelang Kelas II melainkan juga Pejabat Lelang Kelas I. Diberikannya wewenang notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II yang berarti terjadi rangkap jabatan menurut pasal 17 Undang-undang Jabatan Notaris adalah dilarang. Oleh karena itu jelas bahwa notaris berbeda dengan pejabat pada umumnya yang merupakan pejabat pemerintah dan dengan tegas notaris dilarang merangkap jabatan. Namun notaris sebagai pejabat Lelang Kelas II, sehingga notaris juga berwenang menerbitkan Risalah Lelang bukan berarti notaris merangkap jabatan, karena kewenangan notaris menjadi Pejabat Lelang Kelas II didasarkan atas Permenkeu No. 93/PMK.06/2010 jo PerMenkeu No. 106/PMK.06/2013, sehingga kewenangan tersebut termasuk kewenangan atribusi, karena diterbitkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini Permenkeu No. 93 /PMK.06/2010 jo PerMenkeu No. 106/ PMK. 06/2013.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2. TMK. 81-14 Mah k
Uncontrolled Keywords: Rangkap jabatan, pejabat lelang, risalah lelang
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BJ Ethics > BJ1725 Ethics of Social Groups, Classes, etc., Professional Ethics
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1024-1132 Commercial contracts > K1026-1045 Sale of goods
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K115-130 The legal profession
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7585-7595 Social legislation
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
WIDYANANDA ALTRIARA MAHARANI, 031214253121UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorM. Hadi Subhan, Dr., S.H., M.HUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Date Deposited: 13 Jun 2017 17:30
Last Modified: 13 Jun 2017 17:30
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38972
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item