AKIBAT HUKUM DITERBITKANNYA SURAT EDARAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/SE/IV/2013 TERHADAP PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA SURABAYA

AGUSTIN EKA PERMATASARI, 031214253089 (2014) AKIBAT HUKUM DITERBITKANNYA SURAT EDARAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/SE/IV/2013 TERHADAP PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA SURABAYA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2014-permatasar-34030-5.abstr-k.pdf

Download (632kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2014-permatasar-34030-full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. Sebelum dilakukannya proses pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah, diwajibkan untuk membayar pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Setelah diterbitkannya Surat Edaran Nomor 5/SE/IV/2013 oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dalam mekanisme pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Surabaya, tidak dilakukan pengecekan Surat Setoran Bukti Pajak Daerah sebagaimana yang dilakukan sebelum diterbitkannya Surat Edaran Nomor 5/SE/IV/2013. Penelitian yuridis normatif ini berjudul : "Akibat Hukum Diterbitkannya Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5/SE/IV/2013 Terhadap Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kota Surabaya", dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach), dengan dua permasalahan yaitu : 1. Tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya berkaitan dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 2. Akibat Hukum diterbitkannya Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5/SE/IV/2013 terhadap mekanisme pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Surabaya, maka Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya harus tegas dalam melaksanakan aturan yang telah ada dengan mengabaikan Surat Edaran Nomor 5/SE/IV/2013.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2. TMK. 101-14 Per a
Uncontrolled Keywords: Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Pembayaran Bea Peolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ4113-4601 Property tax
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3184-3188 Form and structure of government
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
AGUSTIN EKA PERMATASARI, 031214253089UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSarwirini, Dr., S.H., M.SUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Date Deposited: 12 Jun 2017 17:49
Last Modified: 12 Jun 2017 17:50
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38994
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item