SURATMAN, 031214153055 (2014) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2014-suratman-34143-4.abstr-i.pdf Download (326kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Binder2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga dalam pemberantasan memerlukan upaya ekstra, diakui atau tidak bahwa dalam pemberantasan korupsi selama ini menghadapai kendala baik teknis maupun non teknis. Salah satu alternatif dalam memecahkan persoalan ini, instrumen anti pencucian uang menjadi alternatif sekaligus merupakan paradigma baru dalam ikut membantu pemberantasan korupsi. Mengenai rumusan masalah antaralain; Apakah relevansi antara tindka pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang; Bagaimana penggunaan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tipe penelitian yang dipakai adalah Yuridis Normatif, sedangkan Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Pendekatan perundangan-undangandan pendekatan konseptual. Diperoleh analisis Mekanisme penegakan hukum tindak pidana pidana korupsi yang berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang (concursus realis) pada prinsipnya tetap terikat dengan KUHAP, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun karena dalam penyidikan tindak pidana Korupsi,ternyata ada tiga institusi penegak hukum yang diberikan kewenangan penyidikan, maka terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan berbararengan (concursus) dengan tindak pidana pencucian uang. Strategi Penerapan sanksi pidana tindak pidana korupsi yang berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang (concursus realis) dapat dilakukan dengan sistem absorbsi yang dipertajam. Karena pidana tindak pidana korupsi yang berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang (concursus realis) telah melakukan dua perbuatan dengan ancaman maksimal yang sama yaitu 20 tahun penjara, apabila Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya menerapkan sanksi maksimal 20 Tahun Penjara, penerapan sanksi pidana penjara tetap 20 tahun penjara tanpa penambahann 1/3 dari 20 Tahun (6,6 Tahun) = 26,6 Tahun Penjara. Sebab, pidana penjara 26,6 tahun akan melebihi jumlah maksimum pidana penjara 20 tahun baik untuk tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 12 a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maupun untuk tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Actions (login required)

View Item