PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PERAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT DI KOTA TARAKAN

FAHMI NOOR FAJRIN HAKIM, 031144011 (2013) PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PERAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT DI KOTA TARAKAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2015-hakimfahmi-34687-6.abstr-k.pdf

Download (544kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
Binder2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 24 menegaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Berdasarkan penelitian Pemerintah Kota Tarakan telah menjalankan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang meliputi: a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan; c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial; d. memelihara taman makam pahlawan; dan e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Namun demikian belum terdapat Peraturan Daerah yang spesifik mengatur mengenai Kesejahteraan Sosial sehingga belum tercipta adanya kepastian hukum dalam penanganan masalah sosial. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial terbukti belum maksimal, salah satu contohnya dapat dilihat dari peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal. Selanjutnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2012 dan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Nomor 02 Tahun 2013 memiliki keterkaitan dan kesamaan mengenai peran Pekerja Sosial Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di Kota Tarakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pekerja Sosial Masyarakat saat ini masih pada ranah menginisiasi permasalahan sosial dalam bentuk pendataan dan inventarisasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, sehingga keberadaan Pekerja Sosial Masyarakat sebagai pilar partisipan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Tarakan belum optimal. Salah satu faktor penyebabnya adalah peran pemerintah yang masih dominan dalam penanganan masalah sosial sehingga mengurangi esensi dari upaya penanganan masalah sosial itu sendiri.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2. THPb. 16-14 Hak p
Uncontrolled Keywords: Social Welfare, Government Role, Role of Civil Society and the Role of Social Worker
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1700-1973 Social legislation
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1700-1973 Social legislation > K1701-1841 Labor law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Hukum dan Pembangunan
Creators:
CreatorsEmail
FAHMI NOOR FAJRIN HAKIM, 031144011UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorRADIAN SALMAN, S.H., LL.MUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Deby Felnia
Date Deposited: 27 Oct 2016 20:32
Last Modified: 27 Oct 2016 20:32
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/39185
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item