TANGGUNG GUGAT TERHADAP PELANGGARAN PERJANJIAN IKATAN DINAS POLRI

FERRY SETYORINI, 031043054 (2014) TANGGUNG GUGAT TERHADAP PELANGGARAN PERJANJIAN IKATAN DINAS POLRI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2015-setyorinif-35499-3.abstr-k.pdf

Download (211kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
29.pdf
Restricted to Registered users only

Download (569kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pengangkatan anggota Polri diikat dengan surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri. Selain peraturan Dinas diatas dalam surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri disebutkan bahwa Anggota Polri secara sukarela mengikatkan diri dalam dinas keanggotaan POLRI sebagai Brigadir Polisi selama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan menjadi Brigadir Polri dengan golongan 2A. Jika dilanggar maka Anggota Polri akan dikenakan sanksi denda. Permasalahannya sanksi denda tersebut tidak pernah bisa diterapkan oleh Anggota Polri yang mengundurkan diri sebelum masa ikatan dinasnya berakhir 10 tahun. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjiana ikatan Dinas Polri belum memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif agar perjanjian tersebut dapat diberlakukan secara sah maka perlu dilakukan perjanjian baru atau perjanjian tambahan di depan Notaris. Proses penyelesaian yang dilakukan pihak Polri terhadap Peserta didik dan Anggota yang keluar sebelum masa perjanjian ikatan dinas Polri selesai, adalah dengan memberikan teguran / somasi (peringatan), somasi tersebut juga memuat dua pilihan bagi angota tersebut untuk menentukan agar tetap menjalani perjanjian ikatan dinas atau tetap memilih keluar dari Kedinasan Polri. Terhadap pilihan keluar dari Kedinasan Polri, maka Polri dapat menetapkan anggota tersebut telah wanpretasi dan kepada yang bersangkutan diberi sanksi membayar ganti rugi seluruh biaya yang telah dikeluarkan termasuk denda. Kesimpulan penelitian ini yaitu perlu adanya klausula yang mengatur tentang denda terkait dengan perjanjian ikatan Dinas Polri.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH 02/15 Set t
Uncontrolled Keywords: Tanggung gugat, Ikatan dinas Polri, Perjanjian.
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K2100-2385 Courts. Procedure
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM
FERRY SETYORINI, 031043054UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorAgus Yudha Hernoko, Prof. Dr., S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Husnul Khotimah
Date Deposited: 21 Oct 2016 21:39
Last Modified: 21 Oct 2016 21:39
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/39258
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item