SHELLA EGA DAHNIAR PURWANTO (2015) LIMITASI KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH PEMERINTAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (253kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (91kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (85kB)
	Text (PENDAHULUAN) 4. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (184kB)
	Text (TINJAUAN) 5. BAB 2 TINJAUAN.pdf Restricted to Registered users only until 17 May 2023. Download (236kB) | Request a copy
	Text (PEMBAHASAN) 6. BAB 3 PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only until 17 May 2023. Download (198kB) | Request a copy
	Text (PENUTUP) 7. BAB 4 PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 17 May 2023. Download (111kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (93kB)
	Text (LAMPIRAN) 9. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 17 May 2023. Download (350kB) | Request a copy

Abstract

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah Limitasi Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (a). Secara umum, kebebasan berkontrak terdiri atas kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan dengan siapa para pihak akan mengadakan perjanjian, serta kebebasan bagi para pihak untuk menentukan bentuk, isi, berlaku, dan syarat-syarat perjanjian. Dalam kontrak baku, termasuk didalamnya kontrak pengadaan barang dan jasa, kebebasan berkontrak ini dibatasi. Adanya limitasi kebebebasan berkontrak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah ini dilakukan dengan adanya alasan kepentingan umum, selain itu juga karena harus tunduk terhadap ketentuan yang terdapat dalam perundangundangan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah, diantaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta dengan perubahannya, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu juga terdapat aturan lainnya yaitu beberapa Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta beberapa peraturan mengenai keuangan negara, sebab sumber pembiayaan pengadaan barang dan jasa ini sebagian besar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga harus dilaksanakan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Hal ini juga sesuai dengan apa yang terdapat dalam pasal 1337 BW yang menyebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh Undang-undang, atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Oleh sebab itu maka agar kontrak pengadaan yang dibuat tersebut memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian maka harus memenuhi ketentuan tersebut. (b). Meskipun dibuat dalam bentuk baku dan bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, akan tetapi dalam kontrak pengadaan ini juga tetap harus memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak dari pihak penyedia barang dan jasa. Oleh karena itu dalam hal perubahan kontrak, serta penghentian dan pemutusan kontrak haruslah dengan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan dalam hal pemutusan kontrak secara sepihak oleh pihak pengguna barang/jasa harus dengan alasan dan pembuktian yang jelas. Apabila dalam hal terjadi sengketa dalam pelaksanaan kontrak tersebut, maka diselesaikan dengan jalan musyawarah ataupun melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa. Namun apabila tetap tidak menemukan jalan keluar, maka langkah terakhir adalah melalui pengadilan.

Actions (login required)

View Item