PEMISAHAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SOEMARNO, 031214153113 (2014) PEMISAHAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2015-soemarno-36881-3.abst-i.pdf

Download (207kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (781kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Sehubungan dengan penyelenggaraan negara, pemerintah telah menjadi pembeli yang terbesar (the largest buyer) di dalam negara, dan proses itu dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah dengan tujuan untuk menghindari pemborosan sekaligus memelihara dan meningkatkan kondisi perekonomian nasional, namun ironisnya didalam pelaksanaannya masih banyak terjadi penyelewengan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, seperti misalnya kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan, proses tender yang tidak benar, mark-up harga dengan besaran yang tidak masuk akal, tidak maksimalnya hasil kerja penyedia, penerimaan barang yang tidak sesuai dengan kontrak, dan lain sebagainya. Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. Perpres No. 70 Tahun 2012, proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melibatkan banyak pihak yang saling terkait satu dengan yang lain, dimulai dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Unit Pengadaan Layanan (ULP)/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Penyedia Barang/Jasa (pelaksana pekerjaan), dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), serta khusus untuk pengadaan jasa konstruksi terdapat Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, serta masih ada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai pihak yang membantu PPK dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut. Meskipun demikian, didalam banyak perkara korupsi seringkali PPK selalu dijadikan pihak yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut. Seyogyanya pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus pula dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan maksud (mens rea) dari masing-masing pelaku dan tingkat kesalahannya, sehingga penetapan pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum, haruslah dipisahkan tergantung dari fakta hukum yang ada (sangat kasuistis).

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 THD.02/15 Soe p
Uncontrolled Keywords: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. Perpres No. 70 Tahun 2012; Tindak Pidana Korupsi; PPK; Pemisahan Tanggung Jawab Pidana.
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsEmail
SOEMARNO, 031214153113UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorNur Basuki Minarno, Prof. Dr., S.H., M.Hum.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Husnul Khotimah
Date Deposited: 03 Oct 2016 11:01
Last Modified: 03 Oct 2016 11:01
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/39458
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item