IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

MUNTASIR, 0912224453002 (2014) IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2015-muntasir-37001-5.abst-i.pdf

Download (33kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
Binder1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (558kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di luar pengadilan menjadi pilihan lain para pihak bersengketa, dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Mediasi sebagai salah satu bentuk ADR merupakan proses damai dengan menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator. Pengintegrasian mediasi kedalam proses peradilan telah diupayakan oleh Mahkamah Agung RI melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA Nomor 1 Tahun 2008). Perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (PA) harus pula melalui proses mediasi, termasuk perkara perceraian yang mendominasi jumlah perkara yang diterima PA. Bertolak dari sini dirumuskan apakah hakikat mediasi terhadap perkara perceraian dan bagaimana implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dalam perkara perceraian dan perkara pelengkapnya (accessoire) di PA dengan mengambil studi pada PA. Bangil, menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Studi yang dilakukan memperoleh simpulan hakikat mediasi dalam perkara perceraian di PA mempunyai peranan yang sangat penting, karena dapat mengembalikan keutuhan sebuah perkawinan dan menyelamatkan pemeliharaan anak serta keluarga besar dan harta bersama, dan Impelemantasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 perkara perceraian akan memunculkan mediasi perkara pelengkapnya, seperti nafkah lampau (madliyah), nafkah dan maskan (tempat tinggal) serta kiswah (pakaian) dalam masa iddah, mut�ah, pengasuhan anak dan nafkah anak, serta masalah harta bersama. Apabila mediasi terhadap perkara perceraian berhasil mencapai kesepakatan, maka dengan mencabut perkaranya, sehingga perkara pelengkapnya tidak ada, namun jika perkara perceraian gagal dimediasi, maka perkara pelengkapnya harus pula dimediasi baik itu diajukan secara kumulasi, rekonpensi dan secara ex officio, serta secara terpisah.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 THPb.04/15 Mun i
Uncontrolled Keywords: mediasi, perceraian, pengadilan agama
Subjects: H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman > HQ1-2044 The Family. Marriage. Women > HQ503-1064 The family. Marriage. Home > HQ811-960.7 Divorce
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB531-619 Domestic relations. Family law
Divisions: 09. Sekolah Pasca Sarjana
Creators:
CreatorsEmail
MUNTASIR, 0912224453002UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorABDUL SHOMAD, Prof. Dr. Drs., S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Husnul Khotimah
Date Deposited: 23 Oct 2016 23:40
Last Modified: 23 Oct 2016 23:40
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/39505
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item