EKSISTENSI KEKUATAN PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PELAKU USAHA YANG TERBUKTI MELANGGAR UU NO. 5 TAHUN 1999

HERU SUMANTO, 031224153077 (2015) EKSISTENSI KEKUATAN PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PELAKU USAHA YANG TERBUKTI MELANGGAR UU NO. 5 TAHUN 1999. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2015-sumantoher-37192-3.abst-k.pdf

Download (260kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
Binder50.pdf
Restricted to Registered users only

Download (855kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pokok pembahasan mengenai eksistensi kekuatan putusan komisi pengawas persaingan usaha Republik Indonesia terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar UU No. 5 Tahun 1999, dengan permasalahan implikasi putusan KPPU yang dimohonkan pembatalan, pembuktian langsung/direct evidence dan pembuktian tidak langsung/ indirect evidence. Metode yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, diperoleh suatu kesimpulan bahwa putusan KPPU tidak dapat dieksekusi kecuali dengan penetapan pengadilan sebagaimana pasal 224 HIR. Terhadap putusan KPPU tersebut dapat dimohonkan pembahasan, namun tidak memberikan penjelasan putusan KPPU yang bagaimana dapat dimohonkan pembatalan. Merujuk pada ketentuan pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Pembuktian langsung/direct evidence dan pembuktian tidak langsung/ indirect evidence dalam pemeriksaan perkara persaingan usaha dapat dijelaskan bahwa pembuktian untuk menentukan bersalah atau tidak pelaku usaha didasarkan atas ketentuan bahwa pelaku usaha dianggap telah terbukti melakukan persaingan usaha jika ditemukan beberapa petunjuk atau bukti tidak langsung (indirect evidence) yang bersesuaian dengan beberapa peristiwa lainnya.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 THB 03/15 Sum e
Uncontrolled Keywords: Decision, the Commission and verification
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K201-487 Jurisprudence. Philosophy and theory of law > K280-286 Sources of law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Hukum Bisnis
Creators:
CreatorsEmail
HERU SUMANTO, 031224153077UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorL. Budi Kagramanto, Prof. Dr., S.H., M.H., M.M.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Husnul Khotimah
Date Deposited: 23 Oct 2016 18:59
Last Modified: 23 Oct 2016 19:03
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/39560
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item