ANALISA KEBIJAKAN EKSPOR ROTAN TERHADAP KINERJA INDUSTRI HULU DAN INDUSTRI HILIR DI INDONESIA (Telaah Permendag RI No. 36 Th 2009, Tentang Ketentuan Ekspor Rotan)

ERNAWATI SETYA, 031044018 (2012) ANALISA KEBIJAKAN EKSPOR ROTAN TERHADAP KINERJA INDUSTRI HULU DAN INDUSTRI HILIR DI INDONESIA (Telaah Permendag RI No. 36 Th 2009, Tentang Ketentuan Ekspor Rotan). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2015-setyaernaw-37850-6.abstr-k.pdf

Download (548kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
60. 39634-ilovepdf-compressed.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, tentang Ketentuan Ekspor rotan sedikit banyak telah mempengaruhi kinerja ekspor furniture di pasar dunia selanjutnya akan mengiringi semakin terpuruknya industri furniture dalam negeri, peraturan tersebut menimbulkan polemik yang berkepanjangan antara pengusaha bahan baku rotan (industri hulu) dengan pengusaha pegolahan rotan (industri hilir). Secara umum peraturan tersebut, banyak mengandung kelemahan dalam hal implementasi namun secara yuridis sudah jelas memuat aturan yang dimaksud untuk diterapkan, tetapi masih banyak celah yang mudah untuk direkayasa sehingga seolah-olah peraturan tersebut berjalan namun secara substantif belum karena banyak terjadi pelanggaran dalam implementasinya, sehingga peraturan kebijakan ini tidak efektif karena mengakibatkan tidak berkembangnya industri mebel baru namun rentan untuk terjadinya monopoli dalam penyerapan bahan baku rotan oleh pengusaha yang sama. Jika ditinjau dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam World Trade Organization (WTO), maka ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan tersebut sudah sesuai dan tidak meyalahi ketentuan-ketentuan yang ada dalam WTO. Dampak yang ditimbulkan dari penerapan Permendag RI No. 36 tahun 2009, dilihat dari sisi hulu industri rotan, dengan pembatasan ekspor rotan dapat menghilangkan potensi nilai ekonomi yang dapat diperoleh dari ekspor rotan hal ini diperburuk oleh daya serap industri pengolahan rotan dalam negeri yang semakin kecil dari tahun ke tahun. Sedangkan dilihat dari sisi hilir, dengan diijinkannya ekspor bahan baku rotan menyebabkan banyak industri hilir (industri pegolahan rotan) gulung tikar, karena pasar ekspor mereka diambil alih oleh China sebab daya saing industri mebel rotan Indonesia masih kalah dengan China yang notebene adalah penyerap utama bahan baku rotan dari Indonesia, sehingga akhirnya banyak terjadi pengurangan Tenaga Kerja (PHK) yang mengakibatkan jumlah pengangguran meningkat, karena tenaga kerja yang terserap pada industri pengolahan rotan sangat banyak jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang terserap pada industri bahan baku rotan. Tantangan industri rotan baik dari sektor hulu dan hilir adalah menciptakan harmonisasi hubungan dari kedua sektor tersebut didalam negeri bukan diluar negeri guna menanggulangi dan menghindarkan benturan kepentingan yang berkepanjangan. Aspek pemasaran dari industri hilir adalah yang menjadi prioritas karena dengan meningkatkan demand (permintaan) industri hilir maka permintaan terhadap industri hulu dipastikan akan naik, karena tidak ada kompetitor/pesaing dari negara lain yang mempunyai kapasitas suplai bahan baku rotan seperti Indonesia. Sebaiknya pemerintah meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi yang tegas guna mengantisipasi berbagai pelanggaran yang dilakukan dalam implementasi Permendag RI No. 36 tahun 2009. Jika dilihat dari banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam implementasinya dan kurang efektif serta banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari penerapan Permendag RI No. 36 tahun 2009, maka sebaikya pemeritah menghentikan/mencabut peraturan tersebut.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 THPb 06-15 Set a
Uncontrolled Keywords: KEBIJAKAN EKSPOR ROTAN, KINERJA INDUSTRI
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3840-4375 Regulation of industry, trade, and commerce. Occupational law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Hukum dan Pembangunan
Creators:
CreatorsEmail
ERNAWATI SETYA, 031044018UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorMuchammad Zaidun, Prof. Dr., S.H., M.SiUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Husnul Khotimah
Date Deposited: 21 Oct 2016 19:08
Last Modified: 14 Jun 2017 18:35
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/39634
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item