KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA INFORMASI PUBLIK

ARIEF ADITYA LUKMAN, 031043113 (2015) KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA INFORMASI PUBLIK. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2015-lukmanarie-37868-4.abstr-t.pdf

Download (216kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
Binder2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Sejalan dengan perkembangan zaman maka perkembangan urusan publik semakin kompleks dan beragam. Informasi publik tersebut sangat dibutuhkan oleh warga negara untuk mempertahankan hidup dan mengembangkan potensi hidup setiap warga negara. Informasi ekonomi, sosial, politik, dan hukum merupakan informasi yang sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap warga negara karena dengan informasi tersebut warga negara dapat mengetahui mengembangkan potensi untuk mempertahankan hidup mereka.Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemberian informasi publik terkadang adanya pemasalahan bahwa badan publik yang memiliki informasi publik tidak memberikan informasi publik atau memberikan informasi publik tidak sesuai harapan dari pemohon informasi sehingga berdampak ketidakpuasan pemohon informasi. Hal tersebut menimbulkan Sengketa Informasi Publik. Sengketa Informasi Publik diselesaikan pada tahapan melalui Komisi Informasi dengan cara Mediasi dan Adjudikasi Nonlitigasi. Penyelesaian olehKomisi Informasi tersebut terkadang tidak memuaskan para pihak sehingga terdapat keberatan atas putusan komisi informasi. Atas keberatan putusan komisi informasi tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal tersebut sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan kewenangankepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa informasi.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH 32/15 Luk k
Uncontrolled Keywords: Peradilan Tata Usaha Negara; Sengketa
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3150 Public law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
ARIEF ADITYA LUKMAN, 031043113UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorTatiek Sri Djatmiati, Prof. Dr., S.H., M.S.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Husnul Khotimah
Date Deposited: 21 Oct 2016 19:53
Last Modified: 21 Oct 2016 19:53
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/39641
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item