PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP NOTARIS SEBAGAI PELAKU PENYELEWENGAN SETORAN PAJAK BPHTB

ANDRIAN WIJANARKO, 031211131065 (2016) PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP NOTARIS SEBAGAI PELAKU PENYELEWENGAN SETORAN PAJAK BPHTB. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img] Text (ABSTRAK)
7 ABSTRAK.pdf

Download (431kB)
[img] Text (FULLTEXT)
FH.155-16 Wij p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dipungut menggunakan Self Assesment System, dimana wajib pajak mempunyai kewajiban untuk aktif dalam memenuhi kewajibannya dan harus menghitung, melapor, menyetor jumlah pajak yang terutang. Pembayaran BPHTB dalam prateknya pihak ketiga lebih banyak berperan dalam masalah membantu perhitungan dan pembayaran pajak dibandingkan wajib pajak dikarenakan wajib pajak biasanya tidak mengetahui adanya peraturan terkait BPHTB. Notaris sebagai badan usaha jasa yang memilki kewenangan atas pembuatan akta jual beli dari transaksi jual beli tanah dan bangunan, maka notaris berkewajiban memberikan pelayanan yang sangat baik kepada pelanggannya dengan cara membantu menghitung dan menyetor pengenaan pajak BPHTB. Maraknya pemalsuan dalam pembayaran pajak yang dibayarkan oleh Notaris/PPAT dalam bentuk pemalsuan bukti pembayaran dan penggelapan setoran pajak atas transaksi jual beli tanah dan bangunan menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Palsunya bukti validasi atas pembayaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan hal ini mengakibatkan Notaris/PPAT sering terlibat dalam masalah pidana. Modusnya adalah Notaris/PPAT melakukan pemalsuan Surat Setoran Bayar yaitu stempel bank dan validasi bank persepsi seolah benar/tidak dipalsu dan digunakan sebagai syarat peralihan hak dan pembuatan akta jual beli tanah dan bangunan. Untuk menindak Notaris yang melakukan penyelewengan setoran pajak BPHTB seharusnya Undang-undang Jabatan Notaris memuat ketentuan pidana khusus untuk Notaris yang melanggar jabatan dan kode etik. Baik itu pidananya berupa denda, kurungan, atau penjara. Sebab Notaris diberikan amanah untuk melakukan pembayaran pajak atas nama kliennya. Notaris dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena pemalsuan surat dan penggelapan uang setoran pajak BPHTB berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.155/16 Wij p
Uncontrolled Keywords: Pertanggung Jawaban Pidana, Notaris, Pajak BPHTB
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ4919-4936 Capitation. Poll tax
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1021-1022 Commercial agency
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
ANDRIAN WIJANARKO, 031211131065UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorIqbal Felisiano, S.H., LL.MUNSPECIFIED
Depositing User: Guruh Haris Raputra
Date Deposited: 21 Jul 2016 04:05
Last Modified: 21 Jul 2016 04:05
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/39863
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item