Sri Hajati, Prof. Dr., SH., MS (2005) RESTRUKTURISASI HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PEMBARUAN HUKUM AGRARIA NASIONAL. UNIVERSITAS AIRLANGGA, Surabaya. (Unpublished)

Preview

Text (PIDATO GURU BESAR) gdlhub-gdl-grey-2007-hajatisri-5074-pg13210.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Dalam kehidupan manusia, tanah mempunyai arti penting karena tanah mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai social asset dan capital asset. Sebagai social asset, tanah di kalangan masyarakat Indonesia merupakan sarana pengikut kesatuan sosial untuk hidup dan berkehidupan, sedang sebagai capital asset tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan. Oleh karena tanah juga mempunyai kedudukan yang strategis bagi kehidupan ekonomi, maka diundangkanlah Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) (LNRI Tahun 1960 No. 104 - TLNRI No. 2043) pada tanggal 24 September 1960. UUPA merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA, yang menetapkan bahwa Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan tertinggi menguasai atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hak menguasai dari negara ini ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti terwujud kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perkembangannya setelah hampir 45 tahun berlaku, ada pemikiran UUPA perlu pembaruan. Pembaruan UUPA ini dilatarbelakangi oleh pertama pengelolaan sumber daya agraria yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik, dan kedua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria saling tumpang-tindih dan bertentangan.

Actions (login required)

View Item