ANALISIS PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA DALAM MENANGGULANGI MONEY LAUNDERING DI INDONESIA

Toetik Rahayuningsih, SH.,M.Hum and Koesrianti, SH.,LL.M.,PhD and Astutik, SH.,MH (2011) ANALISIS PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA DALAM MENANGGULANGI MONEY LAUNDERING DI INDONESIA. UNIVERSITAS AIRLANGGA. (Unpublished)

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
rahayuning.pdf

Download (501kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dalam perkembangan pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah dilakukan perubahan yang mendasar dengan diundangkannya Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Dang. Perubahan mendasar diantaranya diaturnya wewenang PP ATK yang lebih Iuas dibandingkan pengaturan dalam undang-undang sebelumnya meskipun bukan merupakan wewenang penyelidikan dan penyidikan. Wewenang baru diantaranya adalah wewenang pemblokiran, penundaan transaksi, dan penjatuhan sanksi administratif, sesegera wewenang melakukan keIjasama anti pencucian uanag dan pengembalian aset hasil tindak pidana. Dengau wewenang yang dimiliki PPATK akan dapat lebih memaksirnalkan perannya sebagai focal pOint dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan akan semakin memperkokoh keberadaan PPATK dalam upaya keIjasama pengembalian aset yang dilarikan pelakunya ke luar negeri. PPATK berperan penting dalam program aset recovery terutama dalam hal pemberian iunformasi intelijen di bidang keuangan untuk keperluan penelusuam aset, baik pada waktiu analisis, rnaupu pada saat proses penenyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan..

Item Type: Other
Additional Information: KKB KK-2 LP 06/12 Rah a
Uncontrolled Keywords: Kewenangan PPATK, Penanggulangan Pencucian Uang
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG201-1496 Money
H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG8011-9999 Insurance > HG8111-8123 Government policy. State supervision
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3289-3367 Organs of government
Divisions: Unair Research > Non-Exacta
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
Toetik Rahayuningsih, SH.,M.HumUNSPECIFIED
Koesrianti, SH.,LL.M.,PhDUNSPECIFIED
Astutik, SH.,MHUNSPECIFIED
Depositing User: Tn Yusuf Jailani
Date Deposited: 06 Oct 2016 03:20
Last Modified: 06 Oct 2016 03:20
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/40940
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item