Perkembangan Hak Mewaris Perempuan Batak dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung

Ellyne Dwi Poespasari, Dr., S.H, M.H and Soelistyowati, Dr., S.H., M.H and Novristsar Hasintongan Pakpahan, 031111010 (2014) Perkembangan Hak Mewaris Perempuan Batak dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

[img]
Preview
Text (Cover)
6 perkemb h war.pdf

Download (512kB) | Preview
[img] Text (Laporan Penelitian)
6 SCAN PENL PerkHak Mewaris Perempuan Batak PILAH-page-001 (2).pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (Hasil Review)
6. Peer Review Penl Hak Waris Perempuan Batak dlm Yurisp MA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini berkaitan dengan perkembangan hak mewaris perempuan batak dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Pada masyarakat Batak di kenal sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis laki-laki (Bapak). yang kedudukan anak laki-laki merupakan generasi penerus orang tuanya, penerus marga dari bapaknya dan sebagai ahli waris yang dari harta warisan orangtuanya (Bapaknya). Akibat dari sistem kekerabatan ini dapat mempengaruhi kedudukan perempuan batak bukan sebagai ahli waris dari orangtuanya maupun suaminya. pada sistem kekerabatan patrilineal berlaku adat perkawinan jujur, yaitu perkawinan dengan membayar sejumlah uang dan benda yang dibayar oleh pihak kerabat laki-laki kepada pihak kerabat perempuan sebagai pelepasan kewargaan perempuan (Istri) dan masuk mengikuti kewargaan suami atau kerabat suami termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinannya. adanya sistem kekerabatan patrilineal dan perkawinan jujur pada masyarakat Batak membawa konsekuensi ketidakseimbangan dalam pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan. berdasarkan dikeluarkannya beberapa keputusan Mahkamah Agung RI, diantaranya yaitu keputusan MA No. 179/SIP/1961 yang merupakan Yurisprudensi tetap di Indonesia yang menyatakan bahwa bagian janda dan anak-anak itu sama besarnya tanpa mempersoalkan anak laki-laki atau perempuan. berdasarkan keputusan MA No. 100/K/SIP/1967 menyatakan bahwa dengan mengingat telah terjadi perkembangan masyarakat yang cenderung mengakui adanya persamaan kedudukan antara laki-laki dengan perempuan, maka janda ditetapkan pula sebagai ahli waris. dalam penelitian ini ada dua permasalahan, (1). bagaimana perkembangan hak mewaris perempuan batak (khususnya anak perempuan dan janda) pada masyarakat Batak dan perkembanganya berdasarkan Yurisprudensi MA. (2). bagaimanakah hakim dalam menyelesaikan sengketa waris adat pada perempuan Batak (khususnya pada anak perempuan dan janda).

Item Type: Other
Uncontrolled Keywords: hak waris perempuan, kekerabatan patrilineal, yurisprudensi
Subjects: K Law
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K85-89 Legal research
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB632-636.2 Inheritance and succession
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Dasar Ilmu Hukum
Unair Research > Non-Exacta
Creators:
CreatorsEmail
Ellyne Dwi Poespasari, Dr., S.H, M.HEllynefh.unair@ymail.com
Soelistyowati, Dr., S.H., M.HUNSPECIFIED
Novristsar Hasintongan Pakpahan, 031111010UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Ubay Ubaidillah
Date Deposited: 22 Aug 2016 07:42
Last Modified: 22 Aug 2016 07:42
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/41212
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item