GUNAWAN, S.H (1993) LEMBAGA SEWA BELI SEBAGAI JENIS PERJANJIAN BARU DI LUAR KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PERDATA. UNIVERSITAS AIRLANGGA, Surabaya. (Unpublished)

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-res-2014-gunawan-31797-2.ringk-n.pdf Download (217kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) F4.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Ternyat, perjanjian sewa beli ini banyak dilakukan dalam praktek dan tidak dijurnpai dalam Satu pasal pun di KUH perdata maupun peraturan perundang-undngan lainnya. namun demikian praktek yang ada mengenai sewa beli ini tidak bertentangan/sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH }erdata diffiana keberadaan lembaga sewa beli ini diakui adanya serta diperbolehl<2,n, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUH 13erdat8, yFitu bahwe untuk membuat suatu perjanjian sewa beli harus cda kitata sepakat diantara kedua belah pihak, kedua belah pihak harus c~ kap dalnm membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu serta kausa yang diperbolehkan. Oleh karenanya dalam pelaksanaannya perjanjian sewa beli ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri perdagangan dan Koperasi rD. 34/KP/rr/1980. Jika dalam praktek dapat dilihat bahwa hakekat per janjian sewa beli adalah jual beli. Hal ini dikarenakan maksud para pi-hek adalah untuk mpmperolehpemilikan suatu barang disatu pihak dan keinginan untuk rnemperoleh pembayaran atas harga barang dipihak lain dengan sejurnlah unne tertentu. ~~n yang diberikan dala~ penelitian kali ini ~da18h mengcnai peraturan yang mengatur kegiatan sewa beli hendaknya tidek hanya sampai pada peraturan tingkat Menteri saja, tetapi biea lebih ditingkatkan hingga suatu peraturan yang berbentuk Keppres maupun Undan~ Undang. D81am rangka mewujudkan pembentukan KUH Perdata Nasional kiranya dipikirk~n juga oleh Pemerintah untuk mengatur masalah sewa beli, mengingat perkemb~ng8n duni<:> usaha dewasa ini cenderung semakin meningkat sesuai kebutuhaTI masyarakat.

Actions (login required)

View Item