Rahmi Jened, S.H., MH. and Nurwahjuni, S.H. and A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H. and Mas Rahmah, S.H., MH. and Sinar Ayu Wulandari, S.H. (1998) ASPEK JURIDIS PERJANJIAN KREDIK SINDIKASI. UNIVERSITAS AIRLANGGA, Surabaya. (Unpublished)

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-res-2014-jenedrahmi-32466-4ringka-n.pdf Download (151kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-res-2014-jenedrahmi-32466-FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (903kB) | Request a copy

Abstract

Menyongsong tahap tinggal landas dalam Pernbangunan Nasional di Indonesia, terlihat bahwa penekanan pada pemerataan yang diiringi dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi paradigma yang mengkcdepan dalam proses pernbangunan karena pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Dalam rangka pcrnbangunan nasional ini, peran sektor swasta baik yang berskala bcsar, menengah ataupun kecil terns clipacu untuk lebih menggiatkan aktivitasnya. Aktivitas kegiatan perusahaan tersebut tentunya rnernbutuhkan modal baik untuk pendirian lIlaupun dalam rangka perluasan usahanya. Penggalian dana oleh perusahaan dapat melalui berbagai cara, di antaranya dengan menjual saham dan obligasi di pasar modal atau dengan mengajukan perrnohonan kredit melalui lembaga kcuangan bank atau lembaga pernbiayaan lainnya. Penggalian dana melalui perbankan banyak diminati olch perusahaan. Namun bila jumlah dana yang dibutuhkan sangat besar, hal ini merupakan kendala terscndiri bagi perbankan, terlebih dcugan adanya ketentuan Batas Maksimum Penibcrian Kredit (8M PK) yang diatur dnlam UU No. 711 992 tcntang Perbankan. BMPK membatasi krcdit yang diberikan oleh pemimjam atau sekelompok pemimjam yang terkait tidak boleh melebihi dari 30 % modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan adanya ketentuan BMPK keinampuan suatu bank untuk menyalurkan kredit kepada suatu perusahaan atau group menjadi terbatas, sehingga bank-bank berpaling kepada Iernbaga kredit sindikasi. Hal ini sesuai pernyataan Remi Syahdeini bahwa (Info Bank, No. 170 Pebruari 1994: 12) Penyelesaian masalah pelanggaran pernenuhan BMPK melalui asuransi selain belum Iancar, sifatnya hanya temperer. untuk itu penyelesaiau yang lebih mendasar seperti pemberian kredit dengan sinclikasi bank-bank perlu dikembangkan.

Item Type:	Other
Additional Information:	KKB 346.066 8 Asp
Uncontrolled Keywords:	KREDIT SINDIKASI
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG1501-3550 Banking > HG1641-1643 Bank loans. Bank credit. Commercial loans K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities
Divisions:	03. Fakultas Hukum Unair Research > Non-Exacta
Creators:	Creators NIM Rahmi Jened, S.H., MH. UNSPECIFIED Nurwahjuni, S.H. UNSPECIFIED A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H. UNSPECIFIED Mas Rahmah, S.H., MH. UNSPECIFIED Sinar Ayu Wulandari, S.H. UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Elvi Mei Tinasari
Date Deposited:	09 Sep 2016 08:42
Last Modified:	09 Sep 2016 08:45
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/42163
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item