GOENAWAN, S.H (1991) FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BESARNYA JUMLAH KOPERASI PEGAWAI NEGERI BELUM BERSTATUS BADAN HUKUM. UNIVERSITAS AIRLANGGA, Surabaya. (Unpublished)

Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-res-2014-goenawan-32467-FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada Umumnya para pengurus KPN yang tidak berstatus badan hukum tidak terpengaruh oleh kemanfaatan yang melekat pada Undong-Undang No. 12 Th. 1967. bahkan pematuhan terhadap Undang-Undang, tersebut diperhitungkan al,ansangat mengganggu kebebasan pengelolaan koperasi mereka, Beberapa keputusan penting diambil dengan cara sederhana, karena keputusan-keputusan yang tidak langsung menyangkut kepentingan anggota tidak di ambil dalam rapat anggota. Salah satu keputusan yang tidak diambil dalam rapat anggota adalah keputusan mengenai tidak dimintanya status badan hukum bagi KPN mereka. Dalam kehidupan KH tersebut, ada pandangan bahwa KPN merupakon wadah usaha bersama para pegawai negeri yang sudah saling kenal, saling percaya, dan saling memerlukan. Untuk itu, peran pimpinan instansi yang bersangkutan diperluk!ln. disamping peninjauan kembali pasal-pasal Undang-Undang No. 12 Th, 1967 ben t anrr badan hukum dan pembagian sisa hasil usaha. Dari hasil penelitian tersebut timbul pertanyaan, apakah terhadap koperasi-koperasi bukan KPN faktor-faktor tersebut atas juga berpengaruh secor sarna ? Untuk memperoleh jawaban, kiranya perlu diadakan penelitian.

Actions (login required)

View Item