FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BESARNYA JUMLAH KOPERASI PEGAWAI NEGERI BELUM BERSTATUS BADAN HUKUM

GOENAWAN, S.H (1991) FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BESARNYA JUMLAH KOPERASI PEGAWAI NEGERI BELUM BERSTATUS BADAN HUKUM. UNIVERSITAS AIRLANGGA, Surabaya. (Unpublished)

[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-res-2014-goenawan-32467-FULLTEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada Umumnya para pengurus KPN yang tidak berstatus badan hukum tidak terpengaruh oleh kemanfaatan yang melekat pada Undong-Undang No. 12 Th. 1967. bahkan pematuhan terhadap Undang-Undang, tersebut diperhitungkan al,ansangat mengganggu kebebasan pengelolaan koperasi mereka, Beberapa keputusan penting diambil dengan cara sederhana, karena keputusan-keputusan yang tidak langsung menyangkut kepentingan anggota tidak di ambil dalam rapat anggota. Salah satu keputusan yang tidak diambil dalam rapat anggota adalah keputusan mengenai tidak dimintanya status badan hukum bagi KPN mereka. Dalam kehidupan KH tersebut, ada pandangan bahwa KPN merupakon wadah usaha bersama para pegawai negeri yang sudah saling kenal, saling percaya, dan saling memerlukan. Untuk itu, peran pimpinan instansi yang bersangkutan diperluk!ln. disamping peninjauan kembali pasal-pasal Undang-Undang No. 12 Th, 1967 ben t anrr badan hukum dan pembagian sisa hasil usaha. Dari hasil penelitian tersebut timbul pertanyaan, apakah terhadap koperasi-koperasi bukan KPN faktor-faktor tersebut atas juga berpengaruh secor sarna ? Untuk memperoleh jawaban, kiranya perlu diadakan penelitian.

Item Type: Other
Additional Information: KKB 346.066 8 Goe f
Uncontrolled Keywords: KOPERASI PEGAWAI NEGERI
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce > HF5549-5549.5 Personnel management. Employment
H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG1501-3550 Banking > HG1811-2351 Special classes of banks and financial institutions
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Unair Research > Non-Exacta
Creators:
CreatorsEmail
GOENAWAN, S.HUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Elvi Mei Tinasari
Date Deposited: 09 Sep 2016 08:47
Last Modified: 09 Sep 2016 08:48
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/42164
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item