Sri Endah Kinasih, S.Sos., M.Si and Tri Joko Haryono, Drs., M.Si and Siti Mas'udah, S.Sos., M.Si (2013) MEMBANGUN BALAI MEDIASI DESA SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PEMANFAATAN HUTAN KONSERVASI PADA MASYARAKAT ADAT DI JAWA TIMUR. Universitas Airlangga, Surabaya. (Unpublished)

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-res-2014-kinasihsri-32986-3.ringk-n.pdf Download (198kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-res-2014-kinasihsri-32986-15full.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Masyarakat adat Tengger yang berada di desa Ngadas dan desa Ranu Pani maupun petugas kehutanan (dalam hal ini adalah polisi hutan), memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam pemanfaatan hutan konservasi. Pandangan dan kepentingan yang berbeda ini mempengaruhi tingkah laku yang berbeda pula. Dari segi masyarakat adat, pemanfaatan hutan karena terdorong untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti memasak, penghangat ruangan, membangun rumah dan upacara adat, sedangkan polisi hutan melakukan pemanfaatan hutan sesuai apa yang tercantum dalam PP no 6 tahun 2007 yang kemudian disempurnakan dalam PP no 3 tahun 2008 yang lebih menekankan pada kepentingan kelompok. Hal ini akan berdampak adanya konflik kepentingan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya hutan antar warga penduduk setempat maupun dengan polisi hutan. Konflik ini semakin meningkatnya intensitasnya karena dalam pemanfaatan hutan konservasi antara masyarakat adat Tengger di desa Ngadas dan desa Ranu Pani dengan polisi hutan, sama-sama memiliki kontrol sosial. Kontrol sosial pada masyarakat adat Tengger di desa Ngadas dan desa Ranu Pani berupa ajaran wewadi, pitung perkawis , welas asih pepitu, titi luri dan Karmapala. Semua ajaran ini lebih mengarah pada keselamatan, kemakmuran dan keselarasan. Kontrol sosial pada polisi hutan lebih mengacu pada hukum negara pasal 40 UU nomor 5 tahun 1990, apabila setiap orang yang melakukan pemanfaatan hutan tanpa melakukan izin seperti dalam IUPHHK-HT, maka akan mendapatkan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,-.Penelitian ini mencoba menemukan kepentingan dan pandangan warga setempat yang ada di desa Ngadas dan desa Ranu Pani dan polisi hutan dalam pemanfaatan hutan konservasi, yang berdampak pada konflik kepentingan ; memahami peran aparat desa, dukun adat, tokoh masyarakat, warga, LSM lokal dan Aparat Penegak Hukum (APH) polisi, jaksa dan hakim dalam penyelesaian konflik untuk pemanfaatan hutan konservasi selama ini ; prinsip-prinsip hidup yang dimiliki oleh masyarakat Ngadas dan desa Ranu Pani dan mengidentifikasi nilai-nilai lokal yang berhubungan dengan ekosistem hutan. Dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang empirik, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Ada beberapa tahapan yang digunakan adalah (1) penentuan lokasi penelitian : ditentukan secara purposive yaitu Masyarakat Suku Tengger yang tinggal di desa Ngadas dan desa Ranu Pani. Kedua wilayah ini sangat menghormati dan mengeramatkan, serta memiliki ikatan emosional yang kuat dengan kawasan Gunung Bromo dan Laut Pasir Tengger, karena memiliki kearifan lokal dalam menjaga pemanfaatan hutan konservasi di sekitar mereka. Desa Ngadas dan desa Ranu Pani memiliki beberapa ketentuan sanksi sosial terhadap pelanggaran pemanfaatan lingkungan hutan konservasi serta sangat rawan konflik baik antar warga maupun antara warga dengan polisi hutan. (2) Pengumpulan Data : (a) yang meliputi observation ; dan (b) indepth interview. (3) Informan : adalah individu-individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang permasalahan yang diteliti, teknik (4) adalah Analisa Data : Data yang terkumpul kemudian dianalisa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bahwa Pembentukan Balai Mediasi Desa merupakan suatu media dalam proses belajar untuk membiasakan dan memperoleh sesuatu yang baru untuk melakukan suatu tindakan dalam menghasilkan suatu penyelesaian konflik. Dalam proses pembentukan Balai Mediasi Desa ini dikembangkan pola-pola perilaku dalam bentuk interaksi, informasi dan tindakan dalam menciptakan keadilan dengan cara penyelesaian budaya (cultural resolution). Cultural resolution lebih menekankan aspek formation daripada aspek state yang statis atau monolitik.

Actions (login required)

View Item