Desain Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

Erna Setijaningrum, SIP., MSi and Rochyati Wahyuni Triana, Dra., MSi (2013) Desain Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. Universitas Airlangga, Surabaya. (Unpublished)

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-res-2014-setijaning-32987-15.abst-k.pdf

Download (354kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-res-2014-setijaning-32987-16full.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian dengan judul Desain Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan ini dilatarbelakangi berdasarkan data Badan Bapemas bahwa pada tahun 2011 kemiskinan di Surabaya masih tergolong tinggi. Jumlah keluarga miskin tercatat sebanyak 112.465 kepala keluarga (KK) atau sekitar 449.860 jiwa (asumsi 1 KK terdiri dari empat jiwa). Kelompok miskin terbesar di Kota Surabaya berada di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Semampir, kecamatan Tambaksari, dan kecamatan Simokerto. Dari ketiga kecamatan miskin tersebut, terdapat sembilan kelurahan dengan angka kemiskinan tinggi yaitu kelurahan Sidotopo, Wonokusumo, Ujung, Ploso, Tambaksari, Rangkah, Tambak Rejo, Sidodadi, dan Simolawang. Sebenarnya sudah banyak program-program yang dilaksanakan oleh instansi terkait sehubungan penanggulangan kemiskinan. Namun berbagai program tersebut seringkali overlaping, tidak terkoordinasi, dan hanya berdasar project semata. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ingin membuat desain program terpadu penanggulangan kemiskinan yang didasarkan pada prioritas kebutuhan masyarakat miskin untuk hidup layak di perkotaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, data sekunder, dan observasi. Lokasi penelitian dilakukan pada sembilan kelurahan miskin yaitu Kelurahan Sidotopo, Wonokusumo, Ujung, Ploso, Tambaksari, Rangkah, Tambak Rejo, Sidodadi, dan Simolawang. Dari seluruh proses penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Secara umum, jumlah penduduk perempuan lebih besar daripada penduduk laki-laki 2. Sebagian besar penduduk di kelurahan Sidotopo, Wonokusumo, Ujung, Ploso, Tambaksari, Rangkah, Tambak Rejo, Sidodadi, Simolawang berhasil menamatkan pendidikan SMP dan SMA. Namun masih cukup banyak angka putus sekolah mulai dari jenjang SD,SMP, dan SMA. 3. Lokasi kelompok miskin yang ada di kelurahan Sidotopo, Wonokusumo, Ujung, Ploso, Tambaksari, Rangkah, Tambak Rejo, Sidodadi, Simolawang berada merata di semua RW 4. Sebagian besar mereka bekerja di sektor informal, seperti buruh dan kuli bangunan, PKL, tukang becak, buruh pabrik, dan pemulung. Ternyata angka pengangguran masih tinggi. Selain itu, banyak ibu rumah tangga yang tidak memiliki kegiatan sama sekali atau tidak bekerja. 5. Kondisi lingkungan keluarga miskin di Sidotopo, Wonokusumo, Ujung, Ploso, Tambaksari, Rangkah, Tambak Rejo, Sidodadi, Simolawang merupakan lingkungan kumuh, rumah berdempetan dalam gang kecil, banyak sampah dan barang rongsokan menumpuk, jalan yang becek dan rusak, serta sebagian besar tidak memiliki MCK 6. Terdapat sejumlah delapan prioritas kebutuhan menurut kelompok miskin untuk hidup layak di perkotaan yaitu : (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Perumahan, (4) 9 bahan pokok, (5) Air bersih, (6) Kemudahanadministrasi, (7) Pelatihan keahlian, (8) Lapangan pekerjaan 7. Selama ini, untuk menanggulangi masalah kemiskinan terdapat delapan instansi yang terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan yaitu : (1) Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), (2) Bapemas dan KB, (3) Dinas Koperasi dan UMKM, (4) Disperindag, (5) Dinas Kesehatan, (6) Dinas Tenaga Kerja, (7) Dinas Sosial, (8) Dispendik 8. Program-program yang dilaksanakan oleh instansi terkait selama ini, semuanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin secara umum. Dengan demikian tidak ada program khusus yang memang diperuntukkan bagi masyarakat miskin di sejumlah sembilan kelurahan lokasi penelitian (Kelurahan Sidotopo, Wonokusumo, Ujung, Ploso, Tambaksari, Rangkah, Tambakrejo, Sidodadi, dan Simolawang) yang secara statistik memiliki angka kemiskinan yang tinggi. 9. Semua instansi dalam menjalankan programnya selalu memiliki keterkaitan dengan instansi lain. Namun keterkaitan ini tidak selalu diikuti dengan adanya koordinasi antara instansi tersebut. Bahkan ada beberapa program yang overlaping satu dengan yang lain. 10. Untuk mendesain program terpadu dalam penanggulangan kemiskinan di perkotaan berbasis kebutuhan masyarakat miskin, terdapat sepuluh instansi terkait terkait yaitu (1) Bappeko, (2) Dinas Pendidikan, (3) Dinas Sosial, (4) Dinas Tenaga Kerja, (5) Dinas Kesehatan, (6) Bapemas dan KB, (7) Cipta Karya, (8) PDAM, (9) Kecamatan dan Kelurahan, (10) Catatan Sipil dan Kependudukan 11. Program terpadu yang harus disediakan merupakan program yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok miskin dan memerlukan keterkaitan dan koordinasi antar instansi, tanpa ada overlaping antar pelaksana program. Sinkronisasi antara kebutuhan kelompok miskin, jumlah program yang disediakan, dan koordinasi antar instansi adalah : (1) Pendidikan ; terdapat 10 program yang memerlukan koordinasi antara instansi Dispendik, Dinsos, dan Disnaker, (2) Kesehatan ; terdapat 7 program yang memerlukan koordinasi antara instansi Dinkes, Dinsos, Bapemas dan KB, (3) Perumahan ; terdapat 3 program yang memerlukan koordinasi antara instansi Cipta Karya, Dinsos, Dinkes, (4) Bahan pokok ; terdapat 3 program yang memerlukan koordinasi antara instansi Bapemas, Dinsos, Dinkes, (5) Air bersih ; terdapat 2 program yang memerlukan koordinasi antara instansi Dinkes, PDAM, (6) Kemudahan administrasi ; terdapat 2 program yang memerlukan koordinasi antara instansi Kecamatan dan Kelurahan, Catatan sipil dan Kependudukan, (7) Pelatihan keahlian ; terdapat 4 program yang memerlukan koordinasi antara instansi Dinsos, Disperindag, dan Bapemas, (8) Lapangan pekerjaan ; terdapat 8 program yang memerlukan koordinasi antara instansi Disnaker dan Disperindag. Sedangkan saran yang diajukan yaitu perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk merealisasikan program terpadu dalam Penanggulangan kemiskinan tersebut. Perlu dilakukan identifikasi fungsi dan kewenangan masing-masing instansi yang kemudian disesuaikan dengan program yang akan dilaksanakan. Hal ini untuk menjaring masukan dari pihak instansi terkait, terutama dalam kaitannya dengan

Item Type: Other
Additional Information: KKB KK-2 LP. 27-14 Set d
Uncontrolled Keywords: program terpadu, kemiskinan di perkotaan
Subjects: H Social Sciences > HT Communities. Classes. Races > HT51-1595 Communities. Classes. Races > HT101-395 Urban groups. The city. Urban sociology > HT390-395 Regional planning
H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV697-4959 Protection, assistance and relief > HV4023-4470.7 Poor in cities. Slums
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Unair Research > Non-Exacta
Creators:
CreatorsEmail
Erna Setijaningrum, SIP., MSiUNSPECIFIED
Rochyati Wahyuni Triana, Dra., MSiUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Dhani Karolyn Putri
Date Deposited: 25 Oct 2016 19:10
Last Modified: 15 Jun 2017 18:45
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/42446
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item