Model Kebijakan Penyadapan Berdimensi Hak Asasi Manusia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

AMIRA PARIPURNA, 2011 (2011) Model Kebijakan Penyadapan Berdimensi Hak Asasi Manusia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. UNIVERSITAS AIRLANGGA. (Unpublished)

[img]
Preview
Text (COVER)
gdlhub-gdl-res-2013-paripurnaa-27619-lp05-12-m.pdf

Download (712kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Korupsi di Indonesia telah masuk dalam ranah kejahatan lual biasa (extra oldillon crimes) sehingga untuk memberantasnya dilakukan dcngan ema-eara yang luar biasa pula yail II dengan membentuk Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) dan diberikan kewenangml terllCllhl)) KPK untuk melakukan metode penyadapan dalam melakukall illvestigasi kcjahatan.

Item Type: Other
Additional Information: KKB KK-2 LP 05/12 Par m
Uncontrolled Keywords: HAK ASASI MANUSIA , KORUPSI
Subjects: K Law
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions: Unair Research
Creators:
CreatorsEmail
AMIRA PARIPURNA, 2011UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorUNIVERSITAS AIRLANGGA, UNIVERSITAS AIRLANGGAUNSPECIFIED
Depositing User: shiefti dyah alyusi
Date Deposited: 14 Sep 2016 05:17
Last Modified: 14 Sep 2016 05:17
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/43193
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item