NINU, PATRIS, NIM. 040117136 (2006) RASIO KEMANDIRIAN KOTA KUPANG PADA IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (HALAMAN DEPAN)
HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text (BAB I PENDAHULUAN)
gdlhub-gdl-s1-2007-ninupatris-4588-babi.pdf Download (643kB) | Preview |
|
|
Text (BAB II TINJAUAN PUSTAKA)
gdlhub-gdl-s1-2007-ninupatris-4588-babii.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text (BAB III METODE PENILITIAN)
gdlhub-gdl-s1-2007-ninupatris-4588-babiii.pdf Download (390kB) | Preview |
|
|
Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN)
gdlhub-gdl-s1-2007-ninupatris-4588-babiv.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text (BAB V SIMPULAN DAN SARAN)
gdlhub-gdl-s1-2007-ninupatris-4588-babv.pdf Download (382kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN)
gdlhub-gdl-s1-2007-ninupatris-4588-daftarp-n.pdf Download (620kB) | Preview |
Abstract
Berlakunya otonomi daerah sejak 1 januari 2001 menjadi suatu momentum bagi pembangunan di Indonesia daerah yang selama ini pasif diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Daerah dituntut untuk meningkatkan kemandiriannya termasuk kemandirian di sektor keuangan. Akibatnya daerah-daerah seakan berlomba untuk meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) nya. Kota Kupang sebagai salah satu kota di Indonesia yang juga merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur turut mengimplementasikan otonomi tersebut dengan segala kelebihan dan kelemahan yang dimiliki. Namun karena sistem ini masih baru maka tidaklah mudah untuk menerapkannya. Selama lima tahun pertama dari tahun 2001 – 2005 Kota Kupang masih belajar dan beradaptasi. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui besarnya peranan PAD terhadap APBD Kota Kupang pada era otonomi daerah yang kemudian juga akan dikaitkan dengan tingkat kemandirian Kota Kupang. Peranan PAD terhadap APBD dapat diketahui melalui proporsi jumlah total PAD dengan jumlah total APBD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan PAD terhadap APBD Kota Kupang pada era otonomi daerah masih sangat rendah yang nilainya berkisar dari 5,19% sampai dengan 7.22%. Kemudian kota Kupang juga belum mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah karena nilai rasionva kurang dari 25%. Rasio kemandirian Kota Kupang hanya berkisar dari 5,68% sampai dengan 8,38% . Oleh karena itu dikatakan pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Kota Kupang masih bersifat instruktif.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 C. 19/07 Nin r | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | DECENTRALIZATION IN GOVERNMENT | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG201-1496 Money > HG451-1496 By region or country | ||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Pembangunan | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Sulistiorini | ||||||
| Date Deposited: | 09 May 2007 12:00 | ||||||
| Last Modified: | 22 Jun 2016 06:12 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/4320 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |