Soewoto, Dr., S.H., M.S and Harjono, Dr., S.H., MCl., and Himawan Estu Bagijo, S.H (1995) IDENTIFIKASI PERANGKAT HUKUM DAN PENERAPANNYA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBERIAN OTONOMI. Universitas Airlangga, Surabaya. (Unpublished)

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-res-2014-soewoto-31118-3.ringk-n.pdf Download (158kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-res-2014-soewoto-31118-11full.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pelimpahan urusan kepada daerah sebenarnya merupakan Soal penyerahan wewenang (pendelegasian). Dengan pendelegasian terjadilah pergeseran tugas dan tanggung jawab kepada daerah.Pelimpahan kekuasaan dilakukan dengan pemberian kuasa dan pendelegasian. Pelimpahan dengan pemberian kuasa dilakukan untuk pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelimpahan dalam bentuk pendelegasian dilakukan dalam rangka desentralisasi;Pelimpahan urusan adalah soal demokrasi yang memberikan peluang kepada daerah agar lebih leluasa mengatur rumah tangga daerah masing-masing; Otonomi Daerah terutama dimaksudkan untuk memberikan kebebasan atau kewenangan daerah dalam merencanakan program daerah. tanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan yang dalam hal ini dilakukan oleh DPRD: Sampai saat ini Daerah Tingkat I masih dirasakan terlalu besar campurtangannya dalam menentukan Peraturan Daerah Tingkat II. Demikian pula Pemerintah Pusat terlalu besar campurtangannya terhadap otonomi di tingkat 1

Actions (login required)

View Item