LEMBAGA SEWA BELI SEBAGAI JENIS PERJANJIAN BARU DI LUAR KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PERDATA

GUNAWAN, S.H and AGUNG SUJATMIKO, S.H. and NURWAHJUNI, S.H. and RAHMI JENED, S.H. and L BUDI KAGRAMANTO, S.H. (1994) LEMBAGA SEWA BELI SEBAGAI JENIS PERJANJIAN BARU DI LUAR KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PERDATA. LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA. (Unpublished)

[img]
Preview
Text (RINGKASAN)
gdlhub-gdl-res-2014-gunawan-31797-2.RINGKASAN.pdf

Download (194kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-res-2014-gunawan-31797-1.FULLTEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Ternyata perjanjian dalam sewa beli ini banyak dilakukan dalam praktek dan tidak dijumpai dpalam Satu pasalpun di KUH perdata maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Namun demikian praktek yang ada mengenai sewa beli ini tidak bertentangan/sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH }perdata dimana keberadaan lembaga sewa beli ini diakui adanya serta diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUH perata, yaitu bahwa untuk membuat suatu perjanjian sewa beli harus ada kata sepakat diantara kedua belah pihak, kedua belah pihak harus cakap dalam membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu serta kausa yang diperbolehkan. Oleh karenanya dalam pelaksanaannya perjanjian sewa beli ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/rr/1980. Jika dalam praktek dapat dilihat bahwa hakekat perjanjian sewa beli adalah jual beli. Hal ini dikarenakan maksud para pihak adalah untuk memperoleh pemilikan suatu barang disatu pihak dan keinginan untuk memperoleh pembayaran atas harga barang dipihak lain dengan sejurnlah uang tertentu.Saran yang diberikan dalam penelitian kali ini adalah mengenai peraturan yang mengatur kegiatan sewa beli hendaknya tidak hanya sampai pada peraturan tingkat Menteri saja, tetapi bisa lebih ditingkatkan hingga suatu peraturan yang berbentuk Keppres maupun Undang-Undang. Da1am rangka mewujudkan pembentukan KUH Perdata Nasional kiranya dipikirkan juga oleh Pemerintah untuk mengatur masalah sewa beli, mengingat perkembangan dunia usaha dewasa ini cenderung semakin meningkat sesuai kebutuhaan masyarakat.

Item Type: Other
Additional Information: KKB KK-2 343.043 46 Lem
Uncontrolled Keywords: sewa, undang-undang, hukum perdata
Subjects: K Law
Divisions: Unair Research > Non-Exacta
Creators:
CreatorsEmail
GUNAWAN, S.HUNSPECIFIED
AGUNG SUJATMIKO, S.H.UNSPECIFIED
NURWAHJUNI, S.H.UNSPECIFIED
RAHMI JENED, S.H.UNSPECIFIED
L BUDI KAGRAMANTO, S.H.UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
AuthorGUNAWAN, S.HUNSPECIFIED
AuthorAGUNG SUJATMIKO, S.HUNSPECIFIED
AuthorNURWAHJUNI, S.H.UNSPECIFIED
AuthorRAHMI JENED, S.HUNSPECIFIED
AuthorL BUDI KAGRAMANTO, S.HUNSPECIFIED
Depositing User: Ny Wahyuni -
Date Deposited: 20 Sep 2016 08:13
Last Modified: 20 Sep 2016 08:13
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/43746
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item