DINAMIKA PROSES POLITIK ANGGARAN : STUDI PEMBAHASAN APBD DKI JAKARTA TAHUN 2015

Dakelan, 071414453007 (2016) DINAMIKA PROSES POLITIK ANGGARAN : STUDI PEMBAHASAN APBD DKI JAKARTA TAHUN 2015. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf

Download (369kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
TP.05-16 Dak d.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan memahami tentang dinamika politik dalam pembahasan RAPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015, dengan memfokuskan tentang perdebatan atau perseteruan antara DPRD dan Eksekutif dan proses pencapaian kesepakatan di antara kedua unsur pemerintah daerah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan menganalisis data lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembahasan RAPBD DKI Jakarta Tahun 2015 terjadi perbedaan pendapat yang berujung pada konflik antara DPRD DKI Jakarta dan eksekutif yang mengakibatkan keterlambatan pengesahan RAPBD. Perdebatan mengenai perbedaan dokumen RAPBD 2015 dikarenakan kedua unsur pemerintah daerah tersebut berusaha untuk memperbanyak anggaran RAPBD 2015 untuk memenuhi kepentingan mereka. Konflik pembahasan RAPBD DKI Jakarta lebih banyak dipenuhi perdebatan untuk memenuhi kepentingan pragmatis melalui memperbesar atau menaikkan anggaran-anggaran rutin seperti gaji dan tunjangan bagi DPRD maupun untuk eksekutif. Silang pendapat mengenai perbedaan dokumen RAPBD diselesaikan melalui negoisasi antara kedua pihak dengan mengakomodasi kepentingan masing-masing, seperti peningkatan anggaran tujangan bagi DPRD DKI, menyepakati Tunjangan Kinerja bagi eksekutif serta kompromi terhadap beberapa item anggaran yang dipersoalkan. Tarik ulur proses pembahasan anggaran diindikasikan mendorong perilaku kontraproduktif oleh para aktor politik yang terlihat dalam bentuk memaksimalkan alokasi anggaran (budget maximizer) misalnya menaikkan insentif gaji dan tunjangan DPRD. Selain itu memanfaatkan kekuasaan melalui sumber daya pemerintahan, birokrasi dan otoritas dalam memperoleh pundi-pundi bagi kekayaan pribadi atau kolektif (rent-seeking) tampak terlihat sekali bersifat transaksional.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TP.05/16 Dak d
Uncontrolled Keywords: Politik Anggaran, Konflik, Pembahasan APBD
Subjects: J Political Science > JQ Political institutions Asia > 6651 Political institutions and public administration (Asia,Africa, Australia, Pacific Area, etc.)
H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ9103-9695 Local finance. Municipal finance
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Magister Ilmu Politik
Creators:
CreatorsEmail
Dakelan, 071414453007UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorRamlan Surbakti, Prof, P.hdUNSPECIFIED
ContributorHaryadi, Drs., S.IPUNSPECIFIED
Depositing User: Guruh Haris Raputra
Date Deposited: 16 Nov 2016 23:12
Last Modified: 03 Dec 2017 22:33
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/45989
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item