OTONOMI DAERAH DAN KESIAPANNYA (Studi deskriptif upaya Dinas Pendapatan Kota Surabaya dalam meningkatkan guna menyongsong pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan UU No. 22/ 1999, selama tahun 1998 - 2000

NlKMATUL HJDAYATI, 079514982 (2001) OTONOMI DAERAH DAN KESIAPANNYA (Studi deskriptif upaya Dinas Pendapatan Kota Surabaya dalam meningkatkan guna menyongsong pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan UU No. 22/ 1999, selama tahun 1998 - 2000. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
KK FIS AN 12-01 HID O.pdf

Download (197kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Kehidupan Pemerintahan khususnya Pemerlntah Daerah di Indonesia kembali diwarnai dengan suatu fenomena baru yaitu dengan ditetapkannya UU. No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, yang menggantikan UU. No: 5/1974., UU. No. 5/1974 cenderung sentralistik dan kurang menampung aspirasi dari bawah. Fokus Undang-Undang tersebut adalah desentralisasi, yang mewajibkan Daerah melakukan segala tindakan yang paling tepat bagi Daerahnya. Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang ini mencanangkan adanya otonami daerah baru. Pada prinsipnya terdapat tiga bidang kerja yang secara desentralisasi diserahkan kepada Daerah, yaitu keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan. Dalam klausa keuangan diharapkan Daerah dapat membiayai segenap pengeluarannya, yang sementara ini masih membebani anggaran pusat dari sektor sumbangan, subsidi dan bantuan untuk Daerah. Dalam bidang keuangan, UU. No. 22/1999 secara langsung membentuk Daerah agar lebih mandiri dalam peayediaan dana bagi pengeluaranflya. Oleh karel/a itu Daerah horus membebald Pendapatall Asli Daerall (PAD)-Ilya, karen a dari sektor PAD-Iah Daerah dapat mengupayakan segala petnaSukan untuk menutupi segenap Anggaran Belanja Daerah-nya. Sebuah fenomena yang menarik ketika Daerah harus berlomba-Iomba meningkatkan PAD-nya. Sementara ini dari data yang ada secara rata-rata PAD di masing-masing Daerah di Indonesia hanya mensuplai sebanyak 25% dari total penerimaannya, sedangkan sisanya masih tergantung kucuran dana dari Pusat Suatu kasus ketergantungan yang parah. Karena hal ini pula Kota Surabaya sebagai salah satu Daerah yang wajib dalam hal kemandlTian penyediaan dalUl, memJliki peTtnaSalahn yang besar. Data menunjukkan bahwa PAD Kota Surabaya hanya menyumbang sebesar 30% daTi toyal penerimaall pada tahun anggarall 1998/1999 sid 1999/2000. Artinya Pemerilltah Kola Surabaya horus segera mengupayakan peningkatan pemasukan di sektor PAD sebagai langkah untuk keluar dari ketergantungan sebagaimana dicanangkan Uu. No. 2211999. Berkaitall dengan fellOmena tersebut, Pemerilltah Kota Surabaya sudah melakukan upaya untuk meningkatkan PAD. Upaya tersebut meliputi upaya intensijlkasi dan· ekstensijlkasi. Dalam upaya intensijlkasi, Pemkot Surabaya menempuh peningkatan SDM, menlngkatkan matu pelayanan dan perbaikan sistem prosedur adminlstrasi pelllungutan yang tergolong PAD. Sedangkan upaya ekSlensijlkasi yang dilakukan meliputi usulan kepada DPRD Kota Surabaya, Proplnsi dan Pemerlntah Pusat dalam rangka meminta bagian atas pajak ataupun pungutan yang dikelola mereka serta mellgefektifkan kembali beberapa Pajak dan Retrlbusl yang lelah dihapus berdasarkan Undaltg-Undang No. 18/1997.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FIS AN 01 HID O
Uncontrolled Keywords: AUTONOMY
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Administrasi Negara
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
NlKMATUL HJDAYATI, 079514982UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
UNSPECIFIED-, -UNSPECIFIED
Depositing User: Mrs. Djuwarnik Djuwey
Date Deposited: 21 Nov 2016 18:12
Last Modified: 14 Jun 2017 18:15
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/46438
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item