Panca Wisnu Wardana, 039714S1S (2002) PENEGAKAN HUKUM PIDANA PORNOGRAFI D1 INTERNET (CYBERPORN). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview

Text (Abstrak) KK Pid 22 02 Wah p.pdf Download (145kB) | Preview

Abstract

Pornografi jeJas merupakan tindak pidana, yang harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum. Internet merupakan salah satu bentuk media yang dapat digunakan oleh untuk menyebarkan pornografi, jadi cyberporn hamyalah salah satu feature yang ada di internet. Internet hanyalah bentuk media yang disalahgunakan pcnggunaannya, schingga bukan internet yang harus dilarang, tetapi pelaku cyberporn itulah yang harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dapat menggunakan hukum positif Indonesia, yaitu KUHP, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, selrta UndangUndang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk menjerat pelaku cyberporn.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KK Pid 22-02 Wah p fulltext tidak ada
Subjects:	Q Science > QA Mathematics > QA76.575 Multimedia systems and Internet
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Hukum Pidana
Creators:	Creators NIM Panca Wisnu Wardana, 039714S1S UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Didik Endro purwoleksono, S.H. M.H. UNSPECIFIED
Depositing User:	Fahimatun Nafisa Nafisa
Date Deposited:	29 Nov 2016 20:50
Last Modified:	29 Nov 2016 20:50
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/47517
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item