MUB. YUSUF PUTRA, 030015132
(2005)
ASPEK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG
PEMILIHAN UMUM.
Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
Abstract
Perbuatan yang dapat dipidana dahun ketentuan pidana Uli Pemilu dan lJ1] PHprcs ditinjau dati segi tuhapan penIilu dapal dibedakan menjadi tiga. Pertama, tindak pidana yang terjadi dalam masa pendaftaran peserta pemilu dan pemilih yang diatur dalam Pasal 137 UU Pernilu dan Pasal 88 UU Pilpres. Kedua, tindak pldana dalam tabapan kampanye berupa larangan pelaksauiJall kampauye dan pendanaan kampauye yang diatur dalam Pasal 138 UU Pemllu dan Pasa! 89 UU Pilpres. Khusus untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur mengenai larangan Pejabat Negam hingga Kepe1a De.. Wltuk berpilwk kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu. Ketiga.. tindak pidana dalam pemungutan saara dan penghittmgan hasil suam yang diatur dalcun Pasa! 139 dan Pasa! 140 UU Pentilu serta Pa.<;aJ 90 dan Pasa!91 UU Pilpres.
Actions (login required)
 |
View Item |
