PERANAN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI DALAM PROSES REKONSILIASI NASIONAL AFRIKA SELATAN

SOFIA DWI ARINI, 079815751 (2002) PERANAN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI DALAM PROSES REKONSILIASI NASIONAL AFRIKA SELATAN. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
KK FIS HI 09-03 ARI P.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan dibentuk dengan tujuan mengungkap berbagai pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang terjadi semasa rezim Apartheid berkuasa. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan suatu bentuk keadilan bagi para korban pelanggaran HAM sehingga dapat menjadi sumbangan bagi proses rekonsiliasi. Dengan keterbatasan politik yang ada yaitu kesepakatan mengenai amnesti yang tidak memungkinkan para pelanggar HAM untuk diseret langsung ke pengadilan, para konseptor komisi kebenaran Afrika Selatan mampu untuk mengemas mekanisme komisi untuk memberikan bent uk keadilan yang lain. Bentuk keadilan alternatif yang clitaw&rkan adalah menjadikan amnesti sebagai alat untuk memancing kebenaran. Ketika kebenaran dan pengakuan tidak diperoleh maka disitu muncul ancaman tindakan hukum terhadap tersangka pelaku pelanggaran HAM. Beberapa pengamat seperti Priscilla B. Hayner mengungkapkan beberapa kelebihan komisi kebenaran Afrika Selatan bila dibandingkan dengan komisi komisi kebenaran yang pernah terbentuk di negara lain, diantaranya kekuatan hukum, sumber daya yang dimiliki serta jangkauan kerja yang luas. Maka muncul permasalahan s~jauh mana kemudian pengaruh kerja komisi kebenaran tersebut dalam proses rekonsiliasi nasional Afrika Selatan. Beberapa teori rekonsiliasi dan konflik digunakan untuk mengetahui faktorfhktor apa saja yang dapat mendorong rekonslliasi. Dari sini dapat dilakukan suatu kajian mengenai s~iauh mana peranan komisi kebenaran Afrika Selatan berpengaruh dalam mendorong rekonsiliasi. Kajian tersebut dapat dilakukan setelah kajian deskriptif mengenai mekanisme yang diterapkan oleh Komisi Kebenaran Afrika Selatan juga dilakukan. Dari beberapa kerangka teori yang digunak~.n dapat diperoleh jawaban sementara, yaitu bahwa peranan komisi kebenaran memberikan sumbangan yang berarti dalam mendorong proses rekonsiliasi salah <;atunya adalah melalui proses pengungkapan dan pengakuan kebenaran secara luas kepada publik yang selain menjadi suatu hcntuk hukuman bagi pelaku pclanggaran HAM, hal itu juga dapat menumbuhkan simpatidan empati publik. Namun demikian, tercapainya rekonsiliasi yang permanen tidak hanya membutuhkan waktu tetapi juga terpenuhinya banyak faktor lain yang tidak seluruhnya tercakup dalam kerja komisi kebenaran.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FIS HI 09-03 ARI P
Uncontrolled Keywords: HAK ASASI MANUSIA
Subjects: J Political Science > JZ International relations > JZ5-6530 International relations > JZ1305-2060 Scope of international relations. Political theory. Diplomacy > JZ1464-2060 Scope of international relations with regard to countries, territories, regions, etc.
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional
Creators:
CreatorsEmail
SOFIA DWI ARINI, 079815751UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSartika S., Dra., M.A.UNSPECIFIED
Depositing User: Mrs. Djuwarnik Djuwey
Date Deposited: 30 Nov 2016 17:12
Last Modified: 18 Jun 2017 22:48
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/47688
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item