ANALISIS SELISIH PEREDARAN USAHA PADA SPT MASA PPN DAN SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK BADAN PERDAGANGAN : KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK SURABAYA TEGALSARI

Dian Widyaningtyas, 049822004 E (2006) ANALISIS SELISIH PEREDARAN USAHA PADA SPT MASA PPN DAN SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK BADAN PERDAGANGAN : KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK SURABAYA TEGALSARI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2006-widyaningt-967-a_69_06.pdf

Download (132kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2006-widyaningt.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Sejalan dengan perkembangan perekonomian saat ini, pajak semakin memegang peranan penting dalam penerimaan Negara. Di dalam setiap RAPBN yang disusun pemerintah, rata-rata pendapatan yang diharapkan dari sector pajak diatas 70% dari total rencana pendapatan Negara. Sebagai contoh, untuk APBN 2004 ditetapkan penerimaan pajak sebesar 213,17 milyar atau 72% dari total penerimaan dalam negeri. Sedangkan untuk RAPBN 2005 ditetapkan penerimaan pajak sebesar Rp. 226,83 milyar atau 76% dari total penerimaan dalam negeri. Diharapkan dengan semakin meningkatnya peranan pajak dalam penerimaan negara akan semakin mengurangi ketergantungan Negara Indonesia dari pinjaman luar negeri. Di dalam kenyataannya target yang dicanangkan pemerintah dari sektor pajak setiap tahunnya selalu tercapai. Begitupun untuk APBN tahun 2004 kendati kondisi perekonomian sangat kurang menguntungkan. Peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia saat ini menganut sistem self assessment. Sistem tersebut memberi kepercayaan dan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak terutang. Dalam batas waktu yang sudah ditentukan, pajak yang telah dihitung, diperhitungkan dan dibayar sendiri itu harus dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan cara mengisi, menandatangani dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) setiap masa pajak dan tahun pajak berakhir. Keberhasilan sistem self assessement selain dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak, juga ditentukan oleh tindakan penegakan hukum (law enforcement). Salah satu bentuk penegakan hukum ini diwujudkan dengan adanya pemeriksaan pajak yang diharapkan dapat menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dan untuk tujuan lain. Atas transaksi penyerahan atau penjualan selalu dicatat dan dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh ) Wajib Pajak. Akan tetapi dalam kenyataannya jumlah penyerahan atau penjualan dalam SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPH Wajib Pajak tidak selalu sama.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 A.69/06 Wid a
Uncontrolled Keywords: TAX ACCOUNTING; INCOME TAX
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting
H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ4629-4830 Income tax
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Creators:
CreatorsEmail
Dian Widyaningtyas, 049822004 EUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorHERU TJARAKA, Drs., M.Si., Ak.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Luluk Lusiana
Date Deposited: 20 Apr 2006 12:00
Last Modified: 06 Jun 2017 17:14
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/4866
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item