WIRYAWAN ADl UTOMO, 079815695
(2003)
PENATAAN PELAYANAN IMB (IJIN MENDIRIKAN
BANGUNAN)DIKOTA SURABAYA SEBAGAI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SK WALIKOTA SURABAYA
NO. 61 TAHVN 1998.
Skripsi thesis, UNIVERSITAS AlRLANGGA.
Abstract
ABSTRAKSI
Fokus penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana implementasi kebijakan SK Walikota Surabaya No. 68 Tahun 1998 tentang tata cara pelayanan umum satu atap di Pemenntah Kota Surabaya beserta faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. dan apakah kebijakan tersebut dapat mendorong masyarakat untuk mengurus 1MB lebih tinggi. Dan pada penelitian ini peneliti lebih menspesifikan permasalahan pada pelayanan pengurusan 1MB mengingat banyaknya perijinan yang diatur dalam kebijakan tersebut. Hal ini didasarkan pada fenomena empins bahwa implementasi kebijakan SK Walikota Surabaya NO.68 tahun 1998 belum optimal, tidak komprehensif dan banyak menemui hambatan. Karena itu, penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara empins dan implementasi kebijakan beserta faktorfaktor yang mendukung atau menghambat dari pelaksanaan kebijakan tersebut.
Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe eksplanatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metoda wawancara, observasi serta penggunaan dokumen sebagai sumber data sekunder. Wawancara secara langsung dilakukan terhadap informan dengan teknik pengambilan sample purposive, yakni atas dasar apa yang diketahui tentang variasi serta elemen yang ada dan terkait dengan implementasi kebijakan SK Walikota Surabaya NO.G8 Tahun 1998.
Observasi dilakukan terhadap sikap petaksana dalam melaksanakan tugasnya, serta pada kondisi obyek sasaran. Penggunaan dokumen dilakukan untuk memperoleh data-data tentang pencapaian tujuan penelitian. Untuk memenksa keabsahan data digunakan tnangulasi sumber data dengan membandingkan hasil wawancara, hasil pengamatan, dokumen yang ada. Analisa berupa kata-kata dan berkisar pada data kualitatif. Dengan menggunakan teon seperti yang diungkapkan oleh George Edwards bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dari implementasi suatu kebijakan adaJah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, peneliti mencoba untuk menganalisa dan kebijakan SK Walikota Surabaya NO.G8 Tahun 1998 yaitu mengenai implementasi beserta faktor-faktor yang didasarkan pada teori tersebut. Namun pada penelitian ini peneliti menambah satu faktor dan impelementasi kebijakan sebagai pendukung dalam menganalisa yaitu dukungan kelompok sasaran yang mengadopsi dari pendapat Grindle tentang kepentingan yang dipengaruhi dan jenis manfaat yang diperoleh, menunjukan masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam implementasi kebijakan penataan pelayanan perijinan. Hambatan yang utama adalah sikap pelaksana para aparat pelaksana, yang tidak mau lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dalam memberikan pelayanannya. Selain itu dari masing-masing dinas terkait yang tidak mau menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada UPT tersebut. Dan hambatan lain yaitu tidak adanya sanksi yang memberatkan, prosedur pengurusan yang rumit dan penuh dengan kolusi menyebabkan masyarakat enggan untuk mengurus 1MB.
Actions (login required)
 |
View Item |
