ITA CHABIBATUL WARDAH, 079815705
(2003)
PERSEPSI BIROKRAT TENTANG UPAYA-UPAYA NORMALISASI KEHIDUPAN "BERAGAMA" OLEH PENGANUT KHONGHUCU.
Skripsi thesis, UNIVERSITAS AlRLANGGA.
Abstract
ABSTRAK
Kebebasan beragama yang dijamin oleh negara melalui UUD 1945, ternyata masih belum menjamin eksistensi agama-agama yang terdapat dalam masyarakat. Penganut Khonghucu merupakan sebagian masyarakat yang kebebasan beragamanya tidak terpenuhi. Berbagai macam pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala aktivitasnya, mendapat resistensi dari penganut Khonghucu. Mereka melakukan berabagai upaya untuk mendapatkan hak nya kembali. Studi yang berjudul "Persepsi Birokrat Tentang Upaya-Upaya Normalisasi Kehidupan "Beragama" Oleh Penganut Khonghucu" ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan dan pendapat para birokrat yang dalam fenomena isu Khonghucu ini posisi mereka sebagai aparatur negara cukup mendapat sorotan dari berbagai pihak.
Permasalahan utama dalam studi ini berkenaan dengan bagaimana persepsi birokrat tentang berbagai upaya normalisasi kehidupan "beragama" yang dilakukan oleh penganut Khonghucu. Perhatian akan diberikan pada pemahaman birokrat, stereotype dan prejudice yang mungkin terjadi di kalangan birokrat dalam menyingkapi isu Khonghucu. Hal ini akan juga dilihat bagaimana tanggapan mereka mengenai pembatasan aktivitas sosial dan ritual keagamaan yang telah dilakukan negara terhadap umat Khonghucu. Permasalahan kedua berkenaan dengan variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi persepsi birokrat tersebut. Perhatian akan diberikan pada kepentingan-kepentingan apa saja yang melatarbelakangi persepsi birokrat dalam menyingkapi polemik Khonghucu..
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskripti£ Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi partisipasi pasif, wawancara secara talc berstruktur dan secara terang-terangan dan penggunaan dokumendokumen. Sumber data diperoleh dari para informan yang terlibat dalam isu Khonghucu tersebut, yaitu birokrat atau pejabat yang berada dalam installSi Departemen Agama, Dispenduk dan Catatan Sipil, juga untuk memperluas sumber informasi, sumber data juga diperoleh dari penganut Khonghucu yang merupakan aktor-aktor penting dalam ISU Khonghucu ini.
Dalam kenyataannya terdapat berbagai pandapat atau tanggapan mengenai segala upaya normalisasi kebidupan beragama yang dilakukan oleh penganut Khonghucu dari para birokrat, juga mengenai berbagai stereotype yang dikenakan terhadap penganut Khonghucu yang merupakan kelompok minoritas dari kaum minoritas yaitu etnis Tionghoa. Eksistensi Khonghucu dijadikan komoditi politik oleh Orde Bam untuk menekan etnis Tionghoa secara keseluruhan, karena perkembangan agama Khonghucu dikhawatirkan akan mengembangkan ke-Cina-an etnis Tionghoa. Maka itu pemerintahan Orde Bam mengembangkan wacana formalisme agama dan anti Tionghoa sebagai jawaban atas kekhawatiran tersebut. Pada era reformasi, dimana Orde Barn telah tumbang, ternyata sosialisasi dari wacana anti-tionghoa dan formalisme agama cenderung masih kuat tertanam dalam frame pikiran dari para birokrat. Walaupun hal itu tidak serta merta menutup kemungkinan bahwa mereka masih menaruh simpati terhadap upaya yang dilakukan oleh penganut Khonghucu.
Actions (login required)
 |
View Item |
