KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGADAKAN KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAB DI LUAR NEGERI

NURUL MUZAIDAH, 030015145 (2004) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGADAKAN KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAB DI LUAR NEGERI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRACT)
Tat 01-05 Muz k.pdf

Download (427kB) | Preview
Official URL: http://www.lib.unair.ac.id

Abstract

Prosedur kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah Daemh di luar negeri dimulai dengan adanya llndangan dari salah satu pihak yang berniat llOtuk mengadakan kerjasama.Setelah itu kedua negara masing-masing mengadakan penjajagan llOtlik melihat potensi masingmasing daerah dengan syarat kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, saling menguntungkan kedua belah pihak dan adanya persamaan kamkter dalam bidang yang akan di kerjasamakan nantinya. Hasil pertemuan dalam penjajagan yang dilakukan oleh kedua pemerintah daerah disebut Record of VisitsIManagee of meeting yang nantinya setelah kembali ke daerah masing-masing harns dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apabila DPRD menyetujui maka dikeluarkan sural persetujuan dari ketua DPRD .Setelah itu kedua pemerintah daerah mengadakan pertemuan Jagi untuk membahas LoI yang merupakan tindak lanjut dari pertemuan pertama yang merupakan pemyataan kehendak tertulis dari kedlla pemerintah daerah llOtuk mengadakan kerjasama belum sampai pada perumusan implimentasinya dan ditandatangani oleh Kedua Kepata Daerah. Setelah terbentuk LoI maka Pemerintah Daerah memberitahu Ke Departemen Dalam Negeri bahwa pihaknya teJah menyepakati Record of Visits dan LoI dengan Pemerintah daerah di tuar negeri. Selanjutnya dengan surat pengantar dari Departemen Dalam Negeri maka Departemen Dalam Negeri memberitahuDepartemen lain ditingkat pusat yakni Deprtemen Luar Negeri, Badan Intilijen Nasional dan Sekretariat Negara untuk mengadakan musyawarah mengenai rene ana penyusunan MoU. Setelah setuju, maka Pemerintah Daerah mengirimkan raneangan MoU tersebut kepada DPRD untuk meminta persetujuan dan kepada Pemerintah Daerah di luar negeri. Apabila DPRD dan pemerintah daerah di luar negeri setuju, maka Departemen Luar Negeri mengeluarkan surat Kuasa/ Full Powers yang berisi siapa pejabat yang berwenang untuk menandatangani MoU tersebut.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KK Tat 01/05 Muz k (FILE FULLTEXT TIDAK TERSEDIA)
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Hukum Tata Negara
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
NURUL MUZAIDAH, 030015145UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorSRI WINARAI, SH., MHUNSPECIFIED
Depositing User: Yuliana Ariandini Ayuningtyas
Date Deposited: 12 Dec 2016 22:07
Last Modified: 14 Jun 2017 19:01
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/48959
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item