KEWENANGAN PRAPERADILAN DALAM MENGUJI KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA Repository

KEWENANGAN PRAPERADILAN DALAM MENGUJI KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA

LEONARDUS S. SAGALA, S.H., 031414153063 (2016) KEWENANGAN PRAPERADILAN DALAM MENGUJI KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview

Text (ABSTRAK)
abstrak.pdf
Download (2MB) | Preview

Text (FULLTEXT)
LEONARDUS S. SAGALA.pdf
Restricted to Registered users only
Download (713kB) | Request a copy

Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Tesis ini menggunakan judul “Kewenangan Praperadilan Dalam Menguji Keabsahan Penetapan Tersangka”. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memperoleh argumentasi mengenai obyek perkara yang dapat diperiksa praperadilan dalam menguji keabsahan penetapan tersangka dan akibat hukum putusan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka dan surat perintah penyidikan tidak sah. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah obyek perkara yang dapat diperiksa dalam proses praperadilan adalah (1) Penyelidikan dan penyidikan dilakukan sesuai dengan kewenangan lembaga penegak hukum. (2) Khusus dalam tindak pidana korupsi, perhitungan kerugian keuangan Negara dilakukan oleh lembaga yang berwenang. (3) Keabsahan Prosedur Penetapan tersangka dan (4) keabsahan minimal 2 (dua) alat bukti yang dijadikan dasar dalam penetapan tersangka dan Akibat hukum penetapan tersangka yang dinyatakan tidak sah adalah penegak hukum harus melakukan pencabutan status tersangka pemohon praperadilan, alat bukti yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tersangka tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk kembali menetapkan Pemohon praperadilan sebagai tersangka dan lembaga penegak hukum juga harus menemukan alat bukti baru guna menetapkan kembali pemohon praperadilan sebagai tersangka. Adapun akibat hukum surat perintah penyidikan yang dinyatakan tidak sah adalah penetapan tersangka serta merta menjadi tidak sah, segala tindakan untuk mencari alat bukti dan barang bukti dan upaya paksa yang dilakukan penyidik tidak sah dan lahirnya gugatan ganti rugi dan kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk melakukan rehabilitasi sebagaimana dalam putusan praperadilan.

Item Type:

Thesis (Thesis)

Additional Information:

KKB KK-2 TH 46/16 Sag k

Uncontrolled Keywords:

praperadilan, tersangka, penyidikan

Subjects:

K Law

Divisions:

03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum

Creators: