KEDUDUKAN DAN FUNGSI SURAT EDARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU) NOMOR 1446/KPU/VII/2014 DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA

TAUFAN REZZA, S.H., 031324153012 (2016) KEDUDUKAN DAN FUNGSI SURAT EDARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU) NOMOR 1446/KPU/VII/2014 DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
abstrak.pdf

Download (758kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
TESIS TAUFAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Tesis ini mengangkat judul “Kedudukan dan fungsi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1446/KPU/VII/2014 dalam sistem peraturan perundang – undangan di Indonesia”. Bahwa berkaitan dengan surat edaran dalam sistem peraturan perundang – undangan khususnya surat edaran KPU RI No. 1446/KPU/VII/2014 dalam sistem peraturan perundang – undangan di Indonesia. Surat edaran tidak diatur secara jelas dalam Undang – undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan sehingga perlu diteliti apakah surat edaran termasuk kategori peraturan perundang – undangan atau peraturan kebijaksanaan? Berdasarkan alasan tersebut, maka isu hukum dalam penelitian adalah (i) kekuatan mengikat surat edaran KPU RI No. 1446/KPU/VII/2014 dalam sistem peraturan perundang – undangan Indonesia, dan (ii) akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya surat edaran KPU RI No. 1446/KPU/VII/2014. Metode penelitian digunakan adalah tipe penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa surat edaran KPU nomor 1446/KPU/VII/2014 berkedudukan diakui keberadaannya sebagai peraturan perundang – undangan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Fungsi surat edaran tersebut seharusnya digunakan untuk pelayanan umum yaitu pemberitahuan atas suatu hal tertentu yang dianggap mendesak. Surat edaran tersebut tidak mengikat karena cacat kewenangan dan cacat prosedur, serta akibat hukum surat edaran tersebut adalah batal demi hukum. Bahwa seharusnya surat edaran tersebut dibentuk atas perintah undang – undang yang lebih tinggi, serta materi dan formatnya harus sesuai prosedur sehingga dapat bersifat mengikat. Surat edaran tersebut sebenarnya tidak perlu ditetapkan oleh KPU, karena KPU cukup meminta ijin kepada Mahkamah Konstitusi untuk diijinkan mengambil alat bukti yang terdapat di kotak suara yang tersegel.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH 52/16 Rez k
Uncontrolled Keywords: Surat edaran, Peraturan perundang – undangan, dan Peraturan kebijaksanaan
Subjects: K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsEmail
TAUFAN REZZA, S.H., 031324153012UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSUKARDI, DR.,S.H.,M.HUNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id
Date Deposited: 15 Dec 2016 22:33
Last Modified: 20 Jun 2017 16:35
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/49366
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item