PENENTUAN ALUR LAUT KEPULAUAN MENURUT UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA

MASITHA TISMANANDA KUMALA, S.H., 031414153030 (2016) PENENTUAN ALUR LAUT KEPULAUAN MENURUT UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf

Download (303kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
TESIS Masitha.pdf
Restricted to Registered users only

Download (598kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Berdasarkan ketentuan yang ada di UNCLOS 1982, negara kepulauan diberi kewajiban untuk menjamin terlaksananya hak lintas damai dan hak lintas alur laut kepulauan di perairan kepulauannya. Negara kepulauan dapat menentukan alur laut kepulauan sebagai alur yang digunakan semua kapal dalam menikmati hak lintas alur laut kepulauan. Dalam menetapkan alur laut kepulauan, negara kepulauan harus mengajukan usul alur laut kepulauan kepada IMO dengan maksud untuk dapat diterima. Dalam menerima usul alur laut kepulauan, IMO harus memastikan terlebih dahulu apakah alur laut kepulauan telah sesuai yang dipersyaratkan dalam UNCLOS 1982 yaitu harus melewati laut teritorial yang berdampingan dengan perairan kepulauannya, dan apakah telah mencakup semua rute lintas normal. Ada kemungkinan usul alur laut kepulauan tidak diterima ataupun ditetapkan sebagai alur laut kepulauan parsial oleh IMO. Apabila usul alur laut kepulauan tidak diterima oleh IMO, dapat dikatakan bahwa negara kepulauan belum memiliki alur laut kepulauan sehingga hak lintas alur laut kepulauan dapat dilaksanakan di rute yang biasa digunakan untuk pelayaran internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh negara kepulauan apabila usul alur laut kepulauannya tidak diterima oleh IMO. Dari hasil penelitian diperoleh fakta bahwa belum ada dokumen hukum yang memberikan definisi apa yang dimaksud dengan rute lintas normal dan rute yang biasa digunakan untuk pelayaran internasional. Sangat perlu untuk membuat aturan hukum baru yang mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan rute lintas normal dan rute yang biasa digunakan untuk pelayaran internasional.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH 58/16 Kum p
Uncontrolled Keywords: Negara Kepulauan, Perairan Kepulauan, Hak Lintas Alur Laut Kepulauan, Alur Laut Kepulauan, IMO, UNCLOS 1982
Subjects: K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsEmail
MASITHA TISMANANDA KUMALA, S.H., 031414153030UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorDina Sunyowati, Dr, S.H., M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id
Date Deposited: 15 Dec 2016 23:42
Last Modified: 15 Dec 2016 23:42
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/49379
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item