KARAKTERISTIK KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

MOH. NOVAL IBROHIM SALIM, 031424153021 (2016) KARAKTERISTIK KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf

Download (449kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
THP.12-16 Sal p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pemilihan kepala daerah adalah salah satu sarana dari pemilihan umum yang pada hakikatnya merupakan wujud nyata demokrasi yang dilaksanakan oleh negara sebagai wujud penuh kedaulatan rakyat, dalam mengawal pemilihan kepala daerah agar terlaksana secara demokratis sejatinya diharuskan adanya lembaga pengawasan yang independen dan otonom. Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pilkada. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. sehingga lahirnya Bawaslu adalah untuk mengawal dan mewujudkan serta menjamin bahwa pelaksanaan pemilihan berjalan secara demokratis. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh bawaslu dalam mengawal dan mengawasi pemilihan Kepala Daerah sebagai penyelenggara pemilihan yaitu menyelesaikan sengketa pemilihan, yang dimaksud dengan sengketa pemilihan adalah sengketa antar peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan. Dalammenyelesaikan sengketa pemilihan keputusan bawaslu bersifat mengikat,menurut Pasal 25 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPenyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa Keputusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota terkait penyelesaian sengketa Pemilihan bersifat Final dan mengikat kecuali sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan uraian di atas, penelitian hukum atau tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach),pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptualapproach). Penyusunan tesis ini difokuskan pada karakteristik keputusan badan pengawas pemilihan dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah dan terkait dengan kedudukan serta keputusan final dan mengikat dari badan pengawas pemilihan, tujuan akhir dari tesis ini adalah untuk mengetahui tentang karakter keputusan badan pengawas pemilihan dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa keputusan badan pengawas pemilihan umum dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah adalah keputusan yang berjenis keputusan Positif dan Konstitutif, serta sudah seharusnya bawaslu menjadi satusatunya lembaga penyelesaian sengketa pemilihan khususnya pemilihan kepala daerah, terutama berkaitan dengan sengketa proses yang terjadi selama tahapan pemilihan.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 THP.12/16 Sal p
Uncontrolled Keywords: Pemilihan Kepala Daerah, Badan Pengawas Pemilu, Sengketa Pemilihan.
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7585-7595 Social legislation
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Hukum Pemerintahan
Creators:
CreatorsEmail
MOH. NOVAL IBROHIM SALIM, 031424153021UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSukardi, Dr., S.H., M.HUNSPECIFIED
Depositing User: Guruh Haris Raputra
Date Deposited: 20 Dec 2016 20:51
Last Modified: 07 Jun 2017 22:29
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/49694
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item