FERDIANTO PRABOWO, S.H., 030810496 N (2016) KEKUATAN AKTA SURAT PERNYATAAN DAN PENGAKUAN YANG DIBUAT NOTARIS TANPA KEHADIRAN PEMOHON. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (289kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) TESIS FERDIANTO PERPUS 2.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Wewenang notaris membuat akta otentik yaitu semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kata “perbuatan, perjanjian dan ketetapan”, meskipun demikian selama perbuatan, perjanjian dan ketetapan tersebut diperintahkan oleh suatu undang-undang UU No. 30/2004), semua itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain. Dibahasnya mengenai kewenangan notaris membuat akta otentik selama tidak dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang ada kaitannya dengan notaris yang membuat akta, dan akta tersebut berisi pernyataan dari seorang saksi yang digunakan sebagai bukti tertulis dalam perkara pidana yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Tesis ini memfokuskan pada kekuatan akta surat pernyataan dan pengakuan yang dibuat notaris tanpa kehadiran pemohon. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa akta pernyataan dan pengakuan notaris tanpa kehadiran pemohon tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti otentik, karena akta tersebut tidak memenuhi bentuk dan sifat akta otentik di antaranya tidak ada awal akta atau kepala akta; dan akhir akta sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 38 UUJN. Tanggung jawab notaris yang membuat akta pernyataan dan pengakuan yang isinya tidak sesuai dengan faktanya, terhadap akta yang dibuatnya tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai akta otentik, melainkan nilai pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Di dalam UUJN tidak mengatur mengenai tanggung jawab notaris yang membuat akta tanpa kehadiran penghadap, namun ditinjau dari segi etika, tindakan notaris tersebut melanggar Kode Etik Notaris, sehingga dapat dikenakan sanksi etika berupa Teguran; Peringatan; Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan

Actions (login required)

View Item