MAHMUD JUNAIDI, 079514952 (2000) HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT-DAERAH (Kajian tentang Peradigma Baru Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Terhadap Peningkatan Sumber Pendapatan Bagi Dati II Kabupaten Sidoarjo). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview

Text (ABSTRAK) KK FIS P 02-01 JUN H 079514952.pdf Download (334kB) | Preview

Abstract

Pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralistik sebagai danlpak positif dari refonnasi total yang ditindak lanjuti dengan lahlmya tiU No.22/Tahun 1999 dan UU No.25lTahun 1999 diharapkan membawa pembahan kepada kehidupan Pemerintah Daerah yang dapat mewujudkan Good Govemance dalam upaya mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya secara keseluruhan. T ujuan yang hendak dicapai dalam kedua lJ1J tersebut memuat harapan yang sangat tinggi dari pemerintah yang realisasinya tentu saja membutubkan komitmen semua pihak baik pemerintah daerah dan warganya, maupun (ini yang penting dan utama) dari pemerintah pusat sendiri. Namun setiap lJ1J yang begitu ideal tujuannya setingkali berhenti pada tataran implementasinya, karena UlJ tersebut ternyata dinilai masih banyak yang bias kepentingan puSa! dan kurang mempernatikan kepentingan yang berkembang di daerah. Apabila berbicara tentang kedua undang-undang tersebut banyak hal yang pedu dicermati, dalam mengimplementasi kedua undang-undang tersebut nantinya, termasuk mengkaji ulang paradigma otonomi daerah yang ada dalam undang-undang tersebut dan sejauh mana memberikan pe!uang yang besar bagi daerab daerab temtama di dalam memanfaatkan undang-undang tersebut sebagai langkah de!}Cl1tralisasi yang mengacu pada kedudukan Daerah Tingkat II. Salah satu dimensi untuk mengevaluasi paradigma otonomi daerah yang ada dalanl UU No.22ffahun 1999 dan UU No.25ffahun 1999 adalah dengan mencoba mengkaji salah sam sumber penerimaan dalanl rangka pelaksanaan desentralisasi, yaitu pendapatan asH daerah, yang juga mempakan bagian penting dalam upaya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kajian mengenai pendapatan asli daerah se!alu menarik karena di dalamnya terdapat gerakan saling tarik menarik antara kepentingan pusat -Pemerintah Daerab Tingkat I Pemerintah Daerah Tingkat n. Untuk itu, ketika berbicara lebih aplikatif di Sidomjo, berarti juga harus melihat dimana sebenarnya kedua UU tersebut akan bisa mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Dati II Sidomjo. Secara empirik Dati II Sidoarjo, seperti a Pemerintah Dati II pada umumnya, masih banyak menghadapi kendaJa daJam menggali dan mengoptinlalkan potensi objek pendapatan asli daerahnya, karena itu harns segera dicarikan jaJan keluarnya agar Pemda Tingkat 11 Sidomjo benarbenar mampu meningkatkan sumber penerimaan daerahnya, sehlngga dengan demikian akan juga dapat meningkatkan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan ternadap masyarakat dan pembangunan.

Actions (login required)

View Item